Aturan hanya menyebutkan, untuk mengangkat Panglima TNI, Presiden mengusulkan satu orang calon ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.

Persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari. Itu terhitung sejak permohonan persetujuan calon diterima oleh DPR.
Tidak termasuk masa reses.

"Yang penting orang tersebut mumpuni. Baik dari segi intelektualitas, pengalaman di bidangnya dan cakap, pastinya sesuai UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," jelas Nurul Arifin.

Karena itu kata dia, sangat revolusioner jika perempuan menjadi Panglima TNI bisa terelisasi.

"Saya sih setuju banget dan bangga jika sampai kejadian. Revolusioner banget," ucapnya.

Yenny Wahid

Putri almarhum Presiden ke 4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid mendukung sepakat jabatan Panglima TNI bisa diisi oleh perempuan.

Hal itu menanggapi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut, jabatan Panglima TNI bisa diisi oleh perempuan.

"Saya sangat sependapat dengan bu Mega. Kedepan dilihat saja siapa yang kemampuannya paling bagus, jadi berdasar prestasi, bukan berdasar gender," ujar Yenny Wahid kepada Tribunnews.com, Senin (23/12/2019).

Jangan sampai, kata dia, ada perwira yang potensinya bagus, hanya karena berjenis kelamin perempuan, otomatis tereliminasi di babak awal.
Menurut dia, pencalonan panglima TNI harus berdasarkan prestasi. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi Panglima TNI.

Dia mengingatkan, di Australia saja Menteri Pertahanannya adalah seorang perempuan.

"Di Australia saja menhannya perempuan," ucap Yenny Wahid.

Jadi, imbuh dia, kenapa tidak perempuan bisa menjadi panglima TNI di Indonesia.

"Berikan kesempatan yang sama untuk berprestasi. Kalau sistem kita dibangun atas dasar meritokrasi, maka kita akan mendapatkan anak-anak terbaik bangsa yang menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia," tegas Yenny Wahid.