Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kaleidoskop 2019: Nadiem dan Gebrakannya Ganti Sistem Ujian Nasional

Setelah resmi dilantik, Nadiem meminta waktu 100 hari kepada Jokowi untuk merancang dan menyusun program kerja.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Kaleidoskop 2019: Nadiem dan Gebrakannya Ganti Sistem Ujian Nasional
Warta Kota/henry lopulalan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik mantan CEO Gojek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Rabu (23/10/2019).

Saat memperkenalkan Nadiem, Jokowi memintanya untuk membuat terobosan di dunia pendidikan. Jokowi ingin Nadiem menyiapkan sumber daya manusia (SDM) siap kerja dan usaha.

"Kita akan membuat terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, SDM siap kerja, siap berusaha, yang link and matched antara pendidikan dan industri," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019) lalu.

Setelah resmi dilantik, Nadiem meminta waktu 100 hari kepada Jokowi untuk merancang dan menyusun program kerja.

Baca: Nadiem Makarim Pastikan Anggaran untuk Ujian Tidak Berkurang Meski UN Diganti

Namun belum 100 hari kerja, Nadiem telah membuat gebrakan dalam programnya yang bertajuk "Merdeka Belajar".

Program tersebut pertama kali diperkenalkannya ke publik saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Berita Rekomendasi

Dalam program Merdeka Belajar, Nadiem membeberkan empat kebijakannya yang mengubah dunia pendidikan Indonesia.

Mengembalikan USBN ke Sekolah

Kebijakan pertama adalah mengembalikan penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada pihak sekolah.

"Pada 2020, USBN itu akan diganti, dikembalikan ke esensi UU Sisdiknas kepada semua setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri," ujar Nadiem

Menurut Nadiem, pengembalian penyelenggaraan USBN kepada pihak sekolah sesuai dengan esensi dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Meski begitu, kebijakan ini tidak memaksakan bagi guru untuk membuat soal sendiri. Sekolah bahkan bisa menggunakan soal USBN pada tahun sebelumnya atau dari sekolah lain asal sesuai dengan kurikulum 2013.

Soal untuk ujian juga diberi kebebasan bagi sekolah. Sekolah dapat membuat penilaian dengan jenis esai, portfolio, dan penugasan lain seperti karya tulis dan tugas kelompok.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas