Kaleidoskop 2019: Nadiem dan Gebrakannya Ganti Sistem Ujian Nasional
Setelah resmi dilantik, Nadiem meminta waktu 100 hari kepada Jokowi untuk merancang dan menyusun program kerja.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik mantan CEO Gojek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Rabu (23/10/2019).
Saat memperkenalkan Nadiem, Jokowi memintanya untuk membuat terobosan di dunia pendidikan. Jokowi ingin Nadiem menyiapkan sumber daya manusia (SDM) siap kerja dan usaha.
"Kita akan membuat terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, SDM siap kerja, siap berusaha, yang link and matched antara pendidikan dan industri," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019) lalu.
Setelah resmi dilantik, Nadiem meminta waktu 100 hari kepada Jokowi untuk merancang dan menyusun program kerja.
Baca: Nadiem Makarim Pastikan Anggaran untuk Ujian Tidak Berkurang Meski UN Diganti
Namun belum 100 hari kerja, Nadiem telah membuat gebrakan dalam programnya yang bertajuk "Merdeka Belajar".
Program tersebut pertama kali diperkenalkannya ke publik saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Dalam program Merdeka Belajar, Nadiem membeberkan empat kebijakannya yang mengubah dunia pendidikan Indonesia.
Mengembalikan USBN ke Sekolah
Kebijakan pertama adalah mengembalikan penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada pihak sekolah.
"Pada 2020, USBN itu akan diganti, dikembalikan ke esensi UU Sisdiknas kepada semua setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri," ujar Nadiem
Menurut Nadiem, pengembalian penyelenggaraan USBN kepada pihak sekolah sesuai dengan esensi dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Meski begitu, kebijakan ini tidak memaksakan bagi guru untuk membuat soal sendiri. Sekolah bahkan bisa menggunakan soal USBN pada tahun sebelumnya atau dari sekolah lain asal sesuai dengan kurikulum 2013.
Soal untuk ujian juga diberi kebebasan bagi sekolah. Sekolah dapat membuat penilaian dengan jenis esai, portfolio, dan penugasan lain seperti karya tulis dan tugas kelompok.
