"Jangan terprovokasi oleh hal-hal yang seperti itu yang sifatnya manuver politik," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Mahfud membantah kabar yang beredar bahwa Wentius mengundurkan diri karena sopir dan ajudannya tertembak oleh aparat.

Menurut Mahfud, tak ada sopir maupun ajudan pejabat daerah di Nduga yang tertembak polisi maupun tentara.

"Itu tidak ada, tidak ada ajudan atau sopir Wabup Nduga itu yang ditembak oleh tentara maupun polisi," ujarnya.

Mahfud mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mengonfirmasi ke TNI, polisi, hingga Menteri Luar Negeri mengenai kabar tertembaknya supir dan ajudan wakil bupati tersebut.

Setelah ditelusuri, dipastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Siapa coba namanya, siapa, umur berapa, alamatnya di mana, gitu. Yang dikatakan sebagai ajudan itu kan pasti ada identitas, nah itu tidak ada ternyata," kata Mahfud.

3. Mendagri: Siapa yang menjamin

Sementara diberitakan lagi oleh Kompas.com dengan judul Mendagri: Apa Wakil Bupati Nduga Bisa Jamin Pembantaian Tak Terulang?, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan keberadaan TNI dan Polri di Nduga, Papua, masih dibutuhkan untuk memastikan keamanan wilayah itu dari kelompok separatis.

Hal ini disampaikan Tito menanggapi kabar pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge.

Wentius dikabarkan mengundurkan diri karena permintaannya untuk menarik anggota TNI-Polri tak direalisasikan pemerintah pusat, sementara korban sipil terus berjatuhan.

Tito pun mempertanyakan apakah ada yang bisa menjamin wilayah Nduga akan tetap aman jika pasukan TNI-Polri ditarik.

"Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan, pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin, baik bupati, wakil bupati tokoh-tokoh disana," kata Tito di Istana Bogor, Jumat (27/12/2019).

Tito menegaskan bahwa diterjunkannya TNI-Polri ke wilayah Nduga bukan tanpa sebab.