TRIBUNNEWS.COM -Pengunduran diri Wentius Nimiangge, Wakil Bupati Nduga, Papua, masih menjadi polemik belakangan ini.

Seperti yang dikabarkan, Wentius dikabarkan mengundurkan diri karena permintaannya untuk menarik anggota TNI-Polri tak direalisasikan pemerintah pusat.

Di sisi lain, korban sipil terus berjatuhan.

Terkait narasi tersebut, tanggapan mencuat dari tokoh nasional.

Di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, sampai pihak Istana Negara.

1. Ma'ruf Amin: Kalau Sudah Selesai Pasti Ditarik

Dilansir dari Kompas.com dengan judul artikel Soal Kabar Wabup Nduga Mundur, Wapres Pastikan Pendekatan Keamanan Hanya Sementara, Ma'ruf Amin memastikan keberadaan aparat di Papua hanya sementara.

"Saya kira pendekatan keamanan itu sepanjang itu masih di Nduga masih ada (ancaman keamanan). Kalau sudah selesai saya kira pasti ditarik (pasukannya)," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Ma'ruf pun mengatakan, pemerintah tak hanya menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Menurut dia, pemerintah juga menggunakan pendekatan sosial ekonomi untuk menyalahkan masalah keadilan sosial di sana.

"Pendekatan yang dilakukan tidak hanya keamanan, juga kan sosial, ekonomi pendidikan. Jadi kalau keamanan itu hanya bersifat sementara sampai situasi kondusif," ujar Ma'ruf Amin.

2. Mahduf MD: Jangan Terprovokasi

Masih dari Kompas.com, dari judul berita Mahfud Minta Publik Tak Terprovokasi Manuver Politik Wabup Nduga, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta publik tak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bersifat manuver politik.

Hal ini disampaikan Mahfud saat menanggapi pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, dari jabatannya.

"Jangan terprovokasi oleh hal-hal yang seperti itu yang sifatnya manuver politik," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Mahfud membantah kabar yang beredar bahwa Wentius mengundurkan diri karena sopir dan ajudannya tertembak oleh aparat.

Menurut Mahfud, tak ada sopir maupun ajudan pejabat daerah di Nduga yang tertembak polisi maupun tentara.

"Itu tidak ada, tidak ada ajudan atau sopir Wabup Nduga itu yang ditembak oleh tentara maupun polisi," ujarnya.

Mahfud mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mengonfirmasi ke TNI, polisi, hingga Menteri Luar Negeri mengenai kabar tertembaknya supir dan ajudan wakil bupati tersebut.

Setelah ditelusuri, dipastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Siapa coba namanya, siapa, umur berapa, alamatnya di mana, gitu. Yang dikatakan sebagai ajudan itu kan pasti ada identitas, nah itu tidak ada ternyata," kata Mahfud.

3. Mendagri: Siapa yang menjamin

Sementara diberitakan lagi oleh Kompas.com dengan judul Mendagri: Apa Wakil Bupati Nduga Bisa Jamin Pembantaian Tak Terulang?, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan keberadaan TNI dan Polri di Nduga, Papua, masih dibutuhkan untuk memastikan keamanan wilayah itu dari kelompok separatis.

Hal ini disampaikan Tito menanggapi kabar pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge.

Wentius dikabarkan mengundurkan diri karena permintaannya untuk menarik anggota TNI-Polri tak direalisasikan pemerintah pusat, sementara korban sipil terus berjatuhan.

Tito pun mempertanyakan apakah ada yang bisa menjamin wilayah Nduga akan tetap aman jika pasukan TNI-Polri ditarik.

"Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan, pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin, baik bupati, wakil bupati tokoh-tokoh disana," kata Tito di Istana Bogor, Jumat (27/12/2019).

Tito menegaskan bahwa diterjunkannya TNI-Polri ke wilayah Nduga bukan tanpa sebab.

Namun penempatan aparat ini dilakukan setelah terjadi penembakan terhadap pekerja proyek Istaka Karya oleh kelompok bersenjata pada Desember 2018 lalu.

Mantan Kapolri ini beralasan aparat tak kunjung ditarik sampai saat ini karena ada pelaku yang belum tertangkap.

"Siapa yang bisa menjamin kalau enggak terulang lagi pembantaian itu. Maka karena enggak ada yang bisa jamin maka penegakan hukum. Penegakan hukum Polri dan TNI," kata Tito.

Tito menegaskan sampai saat ini ia belum menerima surat pengunduran diri Wentius.

Terkait keluhan Wentius bahwa banyak warga sipil yang tewas tertembak oleh aparat, Tito memastikan bahwa penegakan hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku di internal Polri.

"Saya sudah sampaikan pada Pak Kapolri kalau memang ada anggota yang melakukan pelanggaran ada proses hukumnya, biasa lah. Diproses kemudian diinvestigasi," kata mantan Kapoda Papua ini.

"Kalau terbukti pasti ada sanksi, kalau enggak terbukti ya mungkin dianggap ada kontak tembak. Ini tergantung hasil investigasi," ujarnya.

Kabar pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, ditulis oleh pengguna Twitter Timur Matahari melalui akun @jayapuraupdate.

Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, "Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mundur dari jabatannya di hadapan masyarakat".

Unggahan itu juga disertai tiga foto.

Di tiga foto itu, terlihat seorang pria berkemeja batik hitam dan celana warna senada, bicara di hadapan banyak orang di sebuah tempat yang lapang.

Pria itu tampak bertelanjang kaki dan menggunakan pengeras suara.

4. Istana: Tanya Mendagri

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman meminta masalah Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang mengundurkan diri ditanyakan langsung pada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Itu bisa ditanyakan langsung ke Mendagri, Pak Tito Karnavian atau Kapuspen Kemendagri," kata Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Fadjroel menegaskan masalah kepala daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri.‎

Ia enggan menanggapi lebih jauh soal mundurnya Wentius.

Terlebih ‎Kemendagri merupakan pembina para kepala daerah, termasuk wakil bupati melalui gubernur yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah.

"Karena terkait dengan pembinaan kepala daerah itu langsung dengan gubernur yang bersangkutan, kemudian diinformasikan kepada Kemendagri," tambahnya.

‎Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga enggan mengomentari aksi viral Wakil Bupati Nduga, Papua Wentius Nimiangge.

"Tanya Kemendagri saja," singkat Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Mahfud MD tampak terburu-buru meninggalkan Komplek Istana.

Ia langsung masuk ke dalam mobil dinasnya berwarna hitam.

Untuk diketahui, belakangan beredar video Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge mengundurkan diri saat orasi demi rakyat.

Dalam video yang beredar, terlihat Wentius memimpin orasi di Bandara Kenyam, ‎Senin (23/12/2019).

Wentius mengungkapkan rasa kecewanya pada pemerintah pusat.‎ Dia juga tidak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warganya.

Dikutip dari YouTube Shapaleck WENE, Wentius merasa warganya di wilayah Nduga tidak memperoleh hak yang sama dengan warga di luar Papua.

Wentius ‎menyebut jabatannya sebagai wakil bupati tidak pernah didengarkan.

Dalam kesempatan itu, Wentius menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati Nduga.

Padahal masa jabatannya baru habis pada tahun 2020.

Potret Wentius ‎memimpin orasi di depan masyarakat Nduga juga beredar di media sosial Twitter.

(Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono /Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim, Fitria Chusna Farisa, Ihsanuddin)