TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan para petinggi di BUMN harus dapat bekerja dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Ia tidak ingin mendengar lagi ada fungsi pengawasan yang tidak efektif di dalam perusahaan BUMN.

Sehingga ia menghimbau untuk seluruh petinggi BUMN agar dapat komit dan proaktif dalam bekerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir dalam wawancara eksklusif dengan Putri Viola yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (26/12/2019).

Sebelumnya Putri Viola menyinggung terkair rumor bagi-bagi kursi di BUMN.

"Sekarang inikan banyak beredar bahwa perusahaan BUMN yang namanya jadi Kosisaris Utama (Komut) itu mah jatah yang diberikan kepada entah dari partai atau unsur apapun, intinya hanya bagi-bagi jatah," kata Viola.

Erick kemudian menjawabnya dengan santai dan sedikit bercanda terkait hal tersebut.

"So far bagus kan?" ujar Erick.

Sontak jawaban Erick membuat Viola tertawa.

Erick kemudian mengklarifikasi bahwa tidak ada yang namanya bagi-bagi jatah di BUMN.

"Masa Pak Amien, Pak Chandra Hamzah, Chatib Basri, nggak (bagi bagi jatah) lah," kata Erick.

Erick juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bagi orang - orang partai untuk dapat berkontribusi di BUMN.

Namun syaratnya satu mereka harus rela keluar dari partai yang dinaunginya itu.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan di BUMN.

"Tetapi kami juga tidak dapat menutup mata, kalau memang ada orang-orang yang dari partai ataupun swasta mau kontribusi, tapi mesti 'copot baju' gitu," ujar Erick.

"Karena ketika dia bergabung tidak boleh ada conflict of interest di BUMN nya," jelasnya.

"Jangan jadi komisaris ini tapi dia masih dagang ini akhirnya malah timbul conflict of interest," kata Erick.

Kemudian Erick juga menjelaskan terkait pemimpin BUMN khususnya Komisaris untuk memiliki rassa tanggung jawab yang tinggi.

Jangan hanya mau menerima gaji dan fasilitas sebagai Komisaris saja.

Melainkan mereka juga harus dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

"Saya rasa dia (petinggi BUMN) komit dan juga harus menjadi bagian yang proaktif," jelas Erick.

"Kenapa? Saya tidak mau hanya ada komisaris yang duduk-duduk saja," imbuhnya.

Sehingga Erick memerintahkan untuk Komisaris wajib melaporkan kondisi perusahaannya setiap tiga bulan sekali

"Kedepan itu komisaris wajib melapor 3 bulan sekali, 'ini lo yang terjadi di perusahaannya' gitu," ujarnya.

"Jangan sampai mohon maaf jadi komisaris cuma mau terima gaji saja," kata Erick.

Mantan Pengusaha ini juga tidak mengelak bahwa akan ada penyusutan terhadap jumlah BUMN nantinya.

Sehingga para direksi maupun komisaris dituntut untuk menujukkan performa terbaiknya agar tidak terseleksi oleh alam.

"Apalagi nanti kedepan jumlah dari BUMN sedikit loh," ujar Erick.

"Kan mau tidak mau akan ada proses seleksi alam. Ketika jumlah BUMN nya makin mengecil ya jumlah direksi dan komisaris akan makin sedikit," jelas Erick.

"Jadi yang terbaik yang survive," imbuhnya.

Ayah dari empat orang anak ini juga menyinggung terkait beberapa peraturan menteri yang telah ia keluarkan.

Satu diantaranya yakni perintah pada direksi BUMN yang kinerjanya buruk untuk menggunakan pesawat kelas ekonomi saat melakukan perjalanan dinas.

"Saya keluarin juga kemarin beberapa peraturan menteri kalau memang yang rugi-rugi perginya naik ekonomi aja nggak usah bisnis," ujarnya.

Hal ini ia lakuakan untuk menghindari adanya direksi yang hidup mewah dikala perusahaannya merugi.

"Jangan sampai ada direksi-direksi yang menjadi oknum-oknum baru yang udah tahu perusahaannya sakit, tugasnya hanya berfoya-foya. Mending kalau perusahaannya untung," tegas Erick.

Tak hanya itu, Menteri BUMN ini juga mengatakan telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pembentukan anak usaha BUMN.

"Sama juga saya keluarkan Kepmen bahwa pembentukan anak cucu perusahaan mesti ada alasannya yang jelas," imbuhnya.

Ini dimaksudkan agar tidak adanya oknum-oknum menggerogoti BUMN yang sehat.

Adapun kebijakan baru yang akan dikeluarkan Erick dalam waktu dekat ini.

Ia mengaku tengah menyiapkan peraturan tentang revaluasi aset.

"Ini saya akan keluarin lagi peraturan, ketika revaluasi aset itu nggak bisa hanya pinjem uang kemudian uangnya masuk perusahaannya bangkrut lagi," kata Erick. 

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)