Ragam Tanggapan soal Jokowi Siapkan Wakil KSP: Golkar Tak Masalah hingga Gerindra Minta Alasan Jelas
Presiden Jokowi menambah kursi di Kantor Staf Presiden yakni Wakil Kepala KSP, hal ini memunculkan ragam reaksi dari sejumlah kalangan.
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu (18/12/2019).
Melalui Prepres ini, Presiden Jokowi menambah kursi Wakil Kepala KSP dalam susunan organisasi tersebut.
Sontak penambahan pos ini langsung memunculkan ragam reaksi dari berbagai kalangan.
Mulai dari politikus, pihak istana hingga pengamat politik.
Ada yang paham akan keputusan Jokowi itu, namun juga tak sedikit yang mempertanyakan tambahan jabatan di Kantor Staf Kepresidenan.
Mardani Ali Sera
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali melihat adanya penambahan kursi Wakil Kepala KSP ini bertentangan dengan lima fokus pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Mulai dari pengembangan SDM, infrastruktur, omnibus law, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi," ujar Mardani yang dilansir dari kanal YouTube Talk Show TvOne, Jumat (27/12/2019).
Pertentangan itu terdapat pada fokus reformasi birokarasi.
Menurut Mardani seharusnya birokrasi di istana tidak semakin gemuk, melainkan ramping.
"Nah di reformasi birokrasi itu bermakna miskin struktur kaya fungsi," ujar Mardani.
"Saya agak sedih ketika beliau mengangkat wakil menteri, komentar saya jelas ada dua matahari kembar," imbuhnya.
"Sekarang nambah lagi demikian banyak," tambah Mardani.
Mardani mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Jokowi itu.
