TRIBUNNEWS.COM - Kapal laut asing dikabarkan keluar-masuk ke Indonesia melalui laut Natuna.

Terkait kejadian itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan telah mengusir sejumlah kapal laut asing yang masuk ke perairan Indonesia, di wilayah Natuna.

Kapal asing yang masuk itu di antaranya dari Vietnam dan Tiongkok.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Bakamla Laksamana Madya A Taufiq menyebut pihaknya telah mendeteksi kapal-kapal tersebut.

Bakamla menerangkan telah mendeteksi kapal asing menuju ke Natuna pada Selasa (10/12/2019).

"Pada 10 Desember 2019, kami sudah bekerja sama di partner regional du dunia, ini akan ada pergerakan memang kapal fishing flatnya dari utara ke selatan," kata A Taufiq yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (30/12/2019).

Baca: Kemenkopolhukam Rilis Nama-Nama yang Lolos Seleksi Administrasi CPNS 2019, Cek Nama Anda di Sini!

Ia juga mengatakan, dari pantauan tersebut diperkirakan kapal asing itu masuk ke perairan Natuna pada 17 Desember 2019.

Ternyata, kapal-kapal asing itu masuk ke Natuna 19 Desember 2019.

"Kami temukan dam kami usir, jadi kami sampaikan ini perairan kami, dan sebagainya. Mereka keluar," tambahnya.

Namun, sejumlah kapal asing dikabarkan kembali mencoba memasuki perairan Indonesia di wilayah Natuna.

"Tapi, tanggal 24 Desember 2019 mereka masuk lagi dengan perkuatan. Kami hadir di sana, dan sudah kami laporkan ke Kemenkopolhukam," tuturnya.

Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam siaran persnya menyatakan, mereka telah memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta.

Kemlu menyampaikan protes keras terkait insiden di Laut Natuna itu.

Sekira ada tujuh poin yang Tribunnews kutip melalui laman kemlu.go.id.

https://kemlu.go.id/portal/id/read/931/siaran_pers/indonesia-protes-pelanggaran-rrt-di-zee-indonesia

Berikut kutipan tersebut:

Indonesia Protes Pelanggaran RRT di ZEE Indonesia

1. Pada hari Senin (30/12/19) hasil rapat antar Kementerian di Kemlu mengkonfirmasi terjadinya pelanggaran ZEE Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard RRT di perairan Natuna.

​2. Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes ​keras terhadap kejadian tersebut.

Nota diplomatik protes juga telah disampaikan.

Baca: Mahfud MD Sebut Situasi di Papua Kondusif Meskipun Masih Ada Kelompok Kriminal Bersenjata

Baca: China Siap Lanjutkan Kerja Sama Bidang Politik dan Keamanan dengan Indonesia

3. ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan UNCLOS.

RRT sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormatinya.

4. Menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dgn RRT.

Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

5. RRT adalah salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan dan kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.

6. Dubes RRT mencatat berbagai hal yang disampaikan dan akan segera melaporkan ke Beijing. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia.

7. Kemlu akan terus lakukan koordinasi erat dengan TNI, KKP dan Bakamla guna memastikan tegaknya hukum di ZEEI.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)