Soal BPJS Kesehatan, Din Syamsuddin Singgung Utang Pemerintah ke Muhammadiyah Capai Rp 1,2 Triliun
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengungkap Muhammadiyah berpiutang terhadap pemerintah soal BPJS kesehatan sebanyak Rp 1,2 triliun.
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Whiesa Daniswara
“Muhammadiyah adalah khadimur ra’iyah, khadimul umat, khadim Indonesia, bukan yang kemudian meminta apalagi mengemis-ngemis,” tandasnya.
Din Syamsuddin pun menyinggung kadernya untuk memiliki sifat yang dapat mencirikan diri sebagai umat Islam yang baik untuk Indonesia.
"Inilah wasatiyyah. Wasatiyyah Islam ini harus menjadi ciri khas umat Islam Indonesia. Harus menjadi watak ormas-ormas Islam," tuturnya.
"Maka Muhammadiyah lakukanlah kepeloporan, lakukanlah kudu'ah, untuk menjadi gerakan wasatiyyah untuk Indonesia," tegasnya.
Islam wasatiyyah itu sendiri merupakan Islam yang tidak berlebih-lebihan khususnya dalam praktik keagamaan dan mendukung demokrasi, Pancasila dan NKRI.
Din menyampaikan adanya umat Islam yang menerapkan wasatiyyah, maka akan dapat memajukan dan mencerahkan bangsa Indonesia.
Sejak Tahun 2014 BPJS Kesehatan Tak Pernah Surplus
Diketahui BPJS Kesehatan dibentuk pada tahun 2014.
Maka hingga 2019 BPJS sudah genap 5 tahun berdiri di Indonesia, sebagai wadah keringanan biaya kesehatan untuk warga Indonesia.
Namun ternyata BPJS telah mengalami defisit sejak awal mula dibentuknya tersebut.
Dilansir dari Kompas.com, pada 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 3,3 triliun.
Lalu, defisit bertambah pada tahun 2015 yakni Rp 5,7 triliun.
Kemudian tahun 2016 defisit kembali naik menjadi Rp 9,7 triliun.
Tak kunjung turun, tetapi pada 2017 defisit BPJS Kesehatan naik tipis sebanyak Rp 500 miliar.