TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Klaim China terkait perairan Laut Natuna Utara dan masuknya kapal coast guard yang bersangkutan dinilai tak bisa ditawar lagi.

Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada Tribunnews.com.

Hendri mengatakan kasus Natuna juga menjadi ajang bagi Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menunjukkan kapasitasnya.

Baca: Pengamat Sebut Kondisi Polhukam Indonesia di 2020 Akan Dipengaruhi Bidang Ekonomi

"Saya rasa ini saatnya Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, pak Mahfud, dan pak Prabowo, untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin Indonesia yang memang bisa membawa Indonesia dihormati dan disegani di dunia," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2020).

Ia mengatakan kasus tersebut harus menjadi tolak ukur pula bagi ketiganya dalam membaktikan diri untuk Indonesia.

Baca: GMNI Desak Pemerintah Perintahkan TNI Gelar Kekuatan Terpadu dan Perbanyak Patroli di Natuna

Selain itu, penyelesaian kasus Natuna akan membuktikan juga kinerja mereka bahwa diakui secara internasional.

Founder lembaga survei KedaiKOPI tersebut mengatakan Jokowi harus mencegah pertahanan dan keamanan Indonesia dinilai tidak kuat akibat kasus ini.

Baca: Saat Prabowo Sebut China Negara Sahabat soal Natuna, Susi:Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan

"Jangan sampai pertahanan keamanan Indonesia pun dinilai tidak kuat. Jadi saya pikir harus all out untuk Natuna, karena bukan hanya tentang kedaulatan tapi juga tentang pembuktian," tandasnya.