TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membela Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo soal masuknya kapal asing ke Indonesia.

Luhut membantah, masuknya kapal asing ke perairan Indoensia meningkat setelah Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurut Luhut, Edhy tetap mengawasi seluruh perairan di Indonesia.

"Saya mau jelasin ya, jangan dibilang setelah Pak Edhy ini lebih banyak kapal asing masuk. Tidak," tegas Luhut dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).

"Tidak betul itu, tidak benar. Saya ulangi sekali lagi tidak benar.

Karena kami punya data lengkap kok, KKP itu masih bergerak," tambah Luhut.

Luhut menyebut, kapal coast guard (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau Indonesia Sea) milik KKP masih tetap berpatroli di bawah kepemimpinan Edhy.

Hanya saja menurut Luhut, saat ini Indonesia kekurangan armada coast guard.

"Hanya kan memang intensitasnya coast guard-nya kita belum bisa sebanyak yang lain karena jumlah kapalnya juga terbatas," terang Luhut.

Tak hanya itu, coast guard Indonesia juga harus menjaga perairan dari aktivitas penyelundupan.

"Kemarin misalnya kita mobilisasi penanganan nikel yang diselundupkan, itu ada berapa puluh kapal kita pindah ke sana semua," jelas Luhut.

"Kita belum mampu di barat, dari situ orang lain datang masuk," tambahnya.

Luhut menegaskan, pihaknya hingga kini masih berusaha memperbaiki penjagaan di perairan Indonesia.

"Kalau barang enggak kau jaga ya orang datenglah, coba kamu nggak jaga rumahmu, kan orang dateng, nah itu," kata Luhut.

"Jadi kita perbaiki penjagaan kita tapi bukan coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy,

tidak betul juga itu. Saya ingin luruskan itu, karena saya ikuti betul itu," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal tersbeut lantas memicu konflik antara China dan Indonesia.

Pasalnya, Pemerintah China bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasioan yang ditetapkan lewat konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan bahwa Perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line China.

Sementara itu, Pemerintah Indoensia menegaskan, tidak akan pernah mengakui Nine Dash atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China.

Beda Sikap Prabowo Subianto dengan Retno Marsudi Soal Klaim China Atas Natuna

Dikutip dari Kompas.com, Retno Marsudi menyatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna.

Retno Marsudi Menjelaskan, ZEE Indonesia tersebut telah ditetapkan oleh United NationS Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Maka dari itu, Retno Marsudi meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," ujar Retno Marsudi.

Sebaliknya, Prabowo Subianto menyatakan bahwa China adalah negara sahabat.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik, bagaimana pun China adalah negara sahabat," ujar Prabowo Subianto dikutip dari Kompas.com.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah/Haryanti Puspa Sari/Ade Miranti Karunia)