TRIBUNNEWS.COM - Konflik di perairan Laut Natuna masih berlanjut.

China dikabarkan mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah kekuasaan mereka.

Lalu, muncul isu masuknya kapal laut asing ke perairan Indonesia meningkat setelah Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan angkat suara.

Luhut membantah isu tersebut.

"Tidak betul itu, tidak benar. Saya ulangi sekali lagi, tidak benar," tutur Luhut yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

Ia menerangkan, memiliki data lengkap terkait pengamanan wilayah perairan Laut Natuna.

Menurut Luhut, KKP masih berpatroli di bawah kepemimpinan Edhy.

"Hanya kan intensitas coast guard-nya belum bisa sebanyak yang lain karena jumlah kapalnya terbatas," jelasnya.

Luhut lantas berujar, pihaknya kini berusaha memperbaiki penjagaan di perairan Laut Natuna.

"Kalau barang engga kau jaga, ya orang datanglah. Coba kau enggak jaga rumahmu? Kan orang datang, nah itu," ujarnya.

"Jadi, kami perbaiki penjagaan kami, tapi bukan coast guard dengan KKP tidak bekerja, atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy."

"Tidak betul juga itu, saya ingin luruskan itu, karena saya ikuti betul itu," katanya.

Sebelumnya, Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie angkat suara terkait Laut Natuna yang diklaim China.

Connie awalnya menerangkan, ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Ia menegaskan, konflik yang terjadi di perairan Laut Natuna sudah selesai.

Hal tersebut lantaran Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas.

Dasar hukum tersebut berupa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Sebenarnya, menurut saya pekerjaan rumah (PR) terbesar adalah, Indonesia itu sudah jelas, kalau masalah Natuna saya bilang sudah clear, hukum semua sudah," kata Connie yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

"Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri (Menlu Retno LP Marsudi, red) harus kita dukung. Konvensi hukum lautnya jelas," tegasnya.

Menurut Connie, sikap Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara poros maritim dunia, belum cukup tegas.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Connie mengatakan, saat ini pemerintah tidak jelas mengenai sikap tentang bagaimana mengelola maritim Indonesia.

Terutama, menurut Connie, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya bervisi poros maritim dunia.

Demi Mencapai Tujuan Poros Maritim Dunia

Connie menerangkan, demi mencapai tujuan sebagai negara poros maritim dunia, ada beberapa hal yang harus dijalankan.

"Ketika kita bervisi poros matirim dunia, ada banyak hal yang mesti ditempuh," ujarnya.

"Secara hardway-nya, pertama gini kita harus menjadi negara pemain. Pemain itu artinya kita sudah bisa tampil dan ada terus patroli," kata dia.

Menurut Connie, seharunya pemerintah sudah harus melakukan patroli rutin.

Pemerintah, menurut Connie jangan menunggu ada kejadian seperti yang saat ini memanas baru melakukan patroli.

Ia menambahkan, kapal selam dari Prancis yang jauh dari Indonesia saja setiap hari patroli di Laut Natuna.

"Kalau memang Natuna menjadi national interest (kepentingan negara), kita mesti jelas," tambahnya.

"Dengan kita menjadi negara poros maritim, mau sampai kemana kita memproyeksikan kekuatan postur pertahanan kita? Baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," katanya.

Menurutnya, saat pemerintah menegaskan memiliki visi sebagai poros maritim dunia, hal itu tidak semata membicarakan poros dunia, tapi juga poros dirgantara dan poros permukaan dunia.

Yang kedua, Connie merenangkan Indonesia harus bisa memanfaatkan keberadaan ASEAN.

"Kedua, bagaimana sekarang kita mengaktifkan ASEAN," kata Connie.

"ASEAN ini punya namanya pilar political security (keamanan politik)."

Melalui political security tersebut, menegurnya sudah harus lebih konkrit dalam bersikap.

"Menurut saya sekarang sudah harus lebih konkrit, apakah kita mau membuat semacam patroli bersama? Ataukah coast guard bersama?"

"Tetapi harus sesuatu yang dilakukan bersama-sama kita negara ASEAN," tandasnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)