TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah tokoh politik dan para menteri kabinet Indonesia maju menyampaikan harapannya demi penyelesaian persoalan di Perairan Natuna terkait klaim China.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman meminta Presiden Joko Widodo menyatukan pendapat para menteri dalam merespon konflik di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Sementara, menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jimly Asshidiqie menilai, klaim China soal perairan Natuna hanya karena alasan psikologis dan romantisme sejarah.

Lalu, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menginginkan peranan Badan Keamanan Laut ( Bakamla) lebih kuat melalui omnibus law keamanan laut.

Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Laut Natuna setelah kapal China masuk dalam wilayah Republik Indonesia.

Berikut keterangan lebih lanjut dari keempat tokoh diatas:

Presiden PKS Sohibul Iman

Sohibul Iman menilai pendapat yang beragam dari menteri-menteri Jokowi dapat melemahkan posisi Indonesia.

Sehingga ia meminta Presiden Jokowi bisa menyatukan pendapat dari para menterinya di kabinet Indonesia maju.

Alasannya, Sohibul Iman khawatir pihak luar akan senang melihat perbedaan pendapat antara menteri ini.

"Kita minta Pak Jokowi benar-benar menyatukan pendapat di kalangan para pejabatnya."

"Jangan dibiarkan pendapat ini beragam, karena akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Kemudian, Sohibul meminta Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyikapi konflik Natuna.

Ia ingin Prabowo bisa sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang tegas menyatakan memperketat penjagaan dan menolak klaim China atas Perairan Natuna.