TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menilai sikap santai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo atas kasus penyusupan kapal nelayan China di perairan Natuna sah-sah saja.

Menurut Mahfud, pernyataan Prabowo resmi dari pemerintah.

Mahfud MD mendukung kasus diselesaikan dengan kalem.

"Prabowo bagian dari pemerintah, tidak salah pernyataan Prabowo. Kita selesaikan dengan kalem. Tidak usah ngotot-ngototan," ujar Mahfud, dilansir kanal YouTube KompasTV, Minggu (5/1/2020).

Namun sikapnya jelas, Indonesia menolak negoisasi dengan China.

"Kita pegang prinsip tidak ada negoisasi. Karena nego itu berarti ada konflik," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, China tidak punya hak apapun untuk mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah mereka.

Sebab, perairan Natuna sudah diputuskan masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan United Nations Convention On Law of The Sea (UNCLOS) sejak 1982.

"Perairan ini masalah multilateral urusan PBB bukan China dan Indonesia. Dan sudah diputuskan melalui keputusan UNCLOS, sehingga China tak punya hak apa pun," ujar Mahfud.

Mahfud menyindir sikap Pemerintah China yang menganggap Natuna merupakan wilayah perairan tradisional milik mereka.

Sebab, bila mengacu pada wilayah perairan tradisional, wilayah perairan Indonesia bisa sampai perairan Madagaskar di Afrika.

"Pernah ngeklaim itu wilayah perairan tradisional mereka apa dasarnya, apa buktinya. Kita kan bisa bilang wilayah perairan sampai Madagaskar, zaman Majapahit. Tapi kan tidak boleh," jelasnya.

Sikap Santai Menhan, Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan China.