TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menilai sikap santai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo atas kasus penyusupan kapal nelayan China di perairan Natuna sah-sah saja.

Menurut Mahfud, pernyataan Prabowo resmi dari pemerintah.

Mahfud MD mendukung kasus diselesaikan dengan kalem.

"Prabowo bagian dari pemerintah, tidak salah pernyataan Prabowo. Kita selesaikan dengan kalem. Tidak usah ngotot-ngototan," ujar Mahfud, dilansir kanal YouTube KompasTV, Minggu (5/1/2020).

Namun sikapnya jelas, Indonesia menolak negoisasi dengan China.

"Kita pegang prinsip tidak ada negoisasi. Karena nego itu berarti ada konflik," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, China tidak punya hak apapun untuk mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah mereka.

Sebab, perairan Natuna sudah diputuskan masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan United Nations Convention On Law of The Sea (UNCLOS) sejak 1982.

"Perairan ini masalah multilateral urusan PBB bukan China dan Indonesia. Dan sudah diputuskan melalui keputusan UNCLOS, sehingga China tak punya hak apa pun," ujar Mahfud.

Mahfud menyindir sikap Pemerintah China yang menganggap Natuna merupakan wilayah perairan tradisional milik mereka.

Sebab, bila mengacu pada wilayah perairan tradisional, wilayah perairan Indonesia bisa sampai perairan Madagaskar di Afrika.

"Pernah ngeklaim itu wilayah perairan tradisional mereka apa dasarnya, apa buktinya. Kita kan bisa bilang wilayah perairan sampai Madagaskar, zaman Majapahit. Tapi kan tidak boleh," jelasnya.

Sikap Santai Menhan, Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," kata Prabowo di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Menhan Prabowo dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.

Prabowo mengaku pihaknya saat ini masih santai belum ada penambahan personel TNI untuk mengamankan di Perairan Natuna.

Namun, soal adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita masing-masing punya sikap, jadi kita harus mencari solusi yang baik," ucap Prabowo

"Bagaimanapun China adalah negara sahabat, kita harus selesaikan dengan baik," jelas Prabowo.

TNI siaga

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah bersiaga di Perairan Natuna Utara, terkait adanya pelanggaran wilayah laut yang dilakukan sejumlah kapal Tiongkok.

Pengendalian operasi siaga tempur dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono.

TNI juga sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan, termasuk pesawat intai dan kapal Republik Indonesia.

Natuna Utara adalah wilayah yang menjadi perhatian utama pada 2020 ini.

Pada Senin (30/12/2019) lalu, dalam patroli rutin di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara, KRI Tjiptadi-381 mendapati Kapal China, Coast Guard, yang mengawal kapal nelayan Tiongkok.

Petugas KRI Tjiptadi 381 membuka komunikasi dengan awak China Coast Guard dan mengusir mereka serta kapal nelayan untuk menjauh dari zona ekonomi ekslusif.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)