Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus memperkuat pasukan di wilayah perairan Natuna Utara.

Hal itu terkait kapal-kapal ikan dan kapal coast guard Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Bahkan, penguatan pasukan sudah bergerak ke wilayah Natuna.

"Apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden dan sebelum ini pun saya sudah bicara langsung dengan pihak Istana yang diwakili Mensesneg dua hari lalu, menyatakan sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu. Dan minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca: Pemerintah Tak Perlu Khawatir Iklim Investasi China di Indonesia Terganggu Terkait Natuna

"Dan kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak," tambahnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan, peristiwa ini tidak dalam suasana berperang dan juga tak mengganggu perekonomian dan kebudayaan kedua negara.

"Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan. Oleh sebab itu urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apa pun dilanjutkan seperti biasa," tegasnya.

"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," jelasnya.