TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung penuh ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertahankan Natuna, Kepulauan Riau dari ancaman China.

Menurutnya, ketegasan Jokowi tersebut mengingatkan dirinya akan sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertahankan Ambalat dari gangguan Malaysia.

"Kasus laut Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat, di mana Pak SBY saat itu sangat tegas. Kalau menyangkut kedaulatan NKRI, maka tidak ada istilah, mereka harus keluar dari teritorial kedauataan NKRI," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca: Jadi Hakim Konstitusi, Daniel dan Suhartoyo Ucap Sumpah di Hadapan Jokowi

Baca: Jokowi Mendadak Tinjau Longsor di Sukajaya, Diguyur Hujan hingga Pakai Jas Hujan Kresek

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menyebutkan China sudah sering kali membuat ulah dengan sengaja memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna.

Oleh karena itu, ia mendukung penuh sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang tidak ingin berkompromi dengan negeri Tirai Bambu itu.

"Saya sangat menggarisbawahi mendukung penuh sikap tegas pemerintah dan tanpa kompromi dalam hal menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Lebih lanjut Syarief mengakui China memang investor terbesar ketiga yang berinvestasi di Indonesia.

Ia menilai adanya kasus di Natuna itu akan mengganggu hubungan Indonesia-China.

Meski China investasi di Indonesia, kata dia, pasti juga membutuhkan Indonesia.

Kata Syarief, tidak perlu khawatir ada implikasi terhadap ekonomi.

"Kalau ada implikasinya terhadap ekonomi itu merupakan risiko menjaga kedaulatan. China merupakan investor ketiga dan juga pasti China sangat membutuhkan Indonesia," katanya.

Ia juga mengingatkan kepada China untuk mematuhi ketetapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982) bahwa Natuna Utara adalah milik Indonesia

"Kita hanya menginginkn agar china menaati UNCLOS yang telah dirativikasi bersama," ucapnya.