Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak kompak terkait pelanggaran yang dilakukan Cina di Perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

Sohibul meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyatukan pendapat para ?enterinya terkait persoalan Natuna.

"Kita melihat dalam pemerintahan ini sendiri, tidak ada kata yang satu. Karena itu kita minta Pak Jokowi benar-benar menyatukan pendapat di kalangan para pejabatnya," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).

Ia khawatir apabila di internal pemerintahan berbeda pandangan, maka akan melemahkan bangsa Indonesia di dunia internasional.

"Kita minta Pak Jokowi meningkatkan pengelolaan pemerintahannya itu dengan menyatukan pendapat di antara mereka," ucapnya.

Diketahui sejumlah menteri berbebda pendapat soal pelanggaran Cina atas ZEE Indonesia, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca: Sohibul Iman Curiga Ada Anggota DPRD Tak Ingin Kader Internal PKS Jadi Wagub DKI

Baca: Perjuangan PKS Dapatkan Kursi Wagub DKI Masih Terjal

Baca: Kata Moeldoko Soal Silang Pendapat antara Susi dengan Prabowo Terkait Klaim China di Laut Natuna

Menlu Retno menyebutkan Indonesia takkan pernah mengakui Nine Dash Line atau sembilan garis titik sepihak yang diberlakukan oleh Cina di Natuna.

Menlu Retno menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Wilayah ZEE Indonesia sendiri telah diakui melalui penetapan oleh hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dengan Cina sebagai satu di antara anggota UNCLOS 1982.

Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, pemerintah Indonesia tidak akan membuka pintu negosiasi dengan Cina soal perairan Natuna.

Pasalnya, Natuna jelas-jelas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang diakui berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut menuturkan persoalan kehadiran kapal penjaga pantai Cina di Perairan Utara Natuna tak perlu dibesar-besarkan.

Sebab, di sisi lain Indonesia juga memiliki kekurangan dalam penjagaan di zona ekonomi eksklusif.

Sedangkan Menhan Prabowo berbeda dengan menteri lain.

Prabowo menganggap persoalan klaim Cina di perairan Natuna yang belakangan menghangat harus ditanggapi dengan santai.