Rakor Kemendagri Hasilkan Tiga Kesimpulan Tangani Bencana Banjir
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemda dan sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, Selasa (7/1/2020)
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemda dan sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, Selasa (7/1/2020).
Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, mengatakan ada tiga kesimpulan yang diambil dari Rakor tersebut.
"Adapun tiga hal tersebut, yaitu penanganan tanggap darurat, antisipasi banjir mendatang, serta penanganan jangka pendek maupun jangka menengah," ujar Hadi Prabowo.
Penanganan tanggap darurat yang dimaksud Sekjen Kemendagri tersebut terkait dalam melakukan monitoring situasi dan kondisi saat tanggap darurat.
Baca: Firli Bahuri Mengaku Belum Diajak Bicara Soal Perpres Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan KPK
"Lakukan monitoring situasi kondisi dalam tanggap darurat. Apa itu dari kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya," ujar Hadi
Terkait antisipasi banjir, Hadi menilai perlu ada langkah strategis antara pemda dan kementerian lembaga untuk mengatasi hujan yang diprediksi akan berlangsung hingga Maret.
"Penangaanan upaya bersama untuk mengatasi musim hujan yang masih akan berlanjut sampai Maret. Perlu langkah strategis mana yang bisa dilakukan dalam upaya percepatan," katanya.
Baca: Gedung Ambruk di Slipi, Polisi: Dua Orang Terluka
Kemudian, perlu adanya penganggaran APBD 2020 untuk penanganan jangka pendek maupun jangka menengah dalam hal tahap rekonstruksi, rehabilitasi, maupun perencanaan ke depan.
"Ini tidak bisa ditunggu-tunggu sampai 2021, harus dilakukan di tahun 2020. Kami harapan ada rapat teknis perencanaan pembangunan terpadu khusus wilayah Jabodetabek," ujarnya
Sekjen Kemendagri juga mempersilahkan pemda untuk menggunakan alokasi dana tidak terduga maupun menggeser anggaran untuk kebutuhan prioritas pasca bencana banjir.
Namun, ia berpesan agar data-data terkait itu disusun dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
"Penggeseran anggaran silahkan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Saya titip pesan data kependudukannya jelas, siapa penerimanya," ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.