Istana: OTT Bupati Sidoarjo Bukti Pemerintah Tak Lemahkan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah oleh KPK, sebagai bukti pemerintah tidak membuat lemah lembaga antirasuah.

"Kemarin ada OTT di Sidoarjo, ini menunjukkan KPK masih mempunyai kekuatan. Sehingga tidak perlu lagi kecurigaan diperdebatkan," papar Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca: OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Hasil Penyadapan Sejak Lama KPK, PKB akan Bahas Pemberian Sanksi

Baca: Bupati Sidoarjo Terjaring OTT, Mahfud MD: Presiden Ingin KPK Berani Bongkar Kasus Korupsi Besar

Pramono menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) KPK yang akan diterbitkan, pasti melibatkan pimpinan lembaga antirasuah dalam pembahasannya dan bertujuan untuk menguatkan instansi tersebut.

"Jadi spekulasi orang, bahwa pemerintah akan intervensi pada KPK, tidak mungkin karena bagaimanapun pemberantasan korupsi jadi lebih baik kalau KPK-nya juga kuat, dan yang diuntungkan juga siapa? Pemerintah dalam hal ini," tutur Pramono.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1/2020). Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diduga turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.

"KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/1/2020).

KPK menduga operasi penindakan ini dilakukan ada penyimpangan terkait pengadaan barang dan jasa.

Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut secara rinci berapa orang yang diamankan dalam OTT ini.

"(OTT) terkait pengadaan barang dan jasa," tukas Ali.