Jangan Hanya Kunjungan, PKS: Jokowi Harus Lakukan Tindakan Konkret Halau Kapal China di Natuna
Mustafa Kamal mengatakan kunjungan presiden ke Kabupaten Natuna harus disertai tindakan konkret.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Presiden Jokowi menyatakan perairan Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara Indonesia.
"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81 ribu, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau)."
"Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020) seperti siaran pers Biro Pers Kepresidenan.
Karenanya, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna.
Baca: Jokowi Tegaskan Tak Ada Kapal China di Teritorial Natuna : Saya Pastikan Penegakan Hukum Daulat Kita
Terkait dengan insiden masuknya kapal dari China yang banyak diberitakan media belakangan ini, Jokowi membantah dan menyatakan tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.
Baca: Ternyata Kapal China Ada di Natuna Sejak 2016, Mas Achmad: Mereka Disubsidi Pemerintah Negaranya
"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden.
Mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Masuki Perairan Indonesia
Mengutip Kompas.com, kapal-kapal ikan asing, termasuk kapal China, kembali masuk ke Laut Natuna Utara setelah pemerintah gencar menenggelamkan kapal illegal fishing 5 tahun ke belakang.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengungkapkan, kembalinya kapal-kapal asing tersebut disebabkan kayanya sumberdaya perikanan di Laut Natuna Utara.
"Potensi di Laut Natuna bagian utara yang masuk ke dalam Wilayah Pengelolaa Perikanan Negara Republik Indonesia (WPNRI) 711, itu termasuk wilayah yang kaya akan ikan tuna, cakalang, dan tongkol," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Ia mencontohkan, kapal-kapal Vietnam banyak mengejar ikan yang bernilai ekonomi tinggi.