TRIBUNNEWS.COM - Guru besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Prof Salim Sahid angkat bicara soal ketegangan antara Pemerintah Indonesia dan China di perairan Natuna.

Ia mengatakan jika terbukti benar nelayan-nelayan China mencuri ikan di perairan tersebut, maka pemerintah wajib melakukan tindakan.

"Itu tanggung jawab pemerintah, melindungi wilayah Indonesia, melindungi nelayan Indonesia," kata Salim dikutip dari channel YouTube Talk Show tvOne, Rabu (8/1/2020).

Termasuk dengan pengerahan personil militer dan alutsista milik Indonesia untuk menjaga perairan Natuna.

Menurut Salim, tindakan tersebut tidak dapat dihindarkan. 

"Ya kalau melanggar wilayah kita harus di usir, kalau dilawan kita terpakasa menggunakan alusista itu, sederhana sekali persoalannya," tandas Salim.

Disinggung konfilik perairan Natuna yang dipolitisasi, Salim menegaskan ketegangan Pemerintah Indonesia dan China tidak lepas dari kegiatan politik.

Terlebih mengerakkan berbagai kekuatan militer, merupakan kelanjutan dari penggunaan kekuasan politik.

"Tidak ada negara yang berkonflik, tanpa bermula dengan konflik politik," ujar Salim.

Lanjut Salim, ia berpendapat penyelesaikan konflik di perairan Natuna sebaiknya juga dilakukan secara beradab dengan politik.

Cara tersebut berupa bertemunya pemerintah Pemerintah Indonesia dan China untuk saling berbicara.

Pemerintah Indonesia akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan China dengan membiarkan para nelayannya mencari ikan di perairan Natuna.  

Baca: Belajar dari Reynhard Sinaga, Kenapa Orang Berpendidikan Tinggi Melakukan Hal Keji? Ini Jawabannya

"Kalau persepsi Indonesia, berdasarkan hukum itu wilayah Indonesia, maka kita mau bicara sama China: ngapain loe masuk wialayah gue,"