"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita," tegasnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (7/1/2020).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan pemerintah tidak akan berunding mengenai batas wilayah Indonesia.

BACA JUGA : Polemik Natuna, Bambang Haryo Desak Pemerintah Segera Bentuk ‘Sea and Coast Guard’

Ia menjelaskan, permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah masalah tentang ekonomi bukan kedaulatan.

"ZEE itu bicaranya mengenai ekonomi bukan bicara kedaulatan. Dua hal yang berbeda itu ya."

"Jadi sekali lagi, saya ingin garis bawahi, tidak ada keinginan pemerintah untuk berunding menganai batas wilayah kita," ungkapnya.

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada enam kapal asing yang ditangkap karena masuk ke Perairan Natuna.

Jumlah kapal asing yang melanggar terus berkurang.

"Sudah ada kapal yang ditangkap enam jumlahnya. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan yang datang ke sana."

"Kita harus apresiasi. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau pelanggaran pasti aja ada," imbuh pria kelahiran Sumatera Utara ini. 

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksdya Yudo Margono berharap kapal asing dari China dapat keluar dari wilayah Indonesia secara persuasif. 

BACA JUGA : Soal Natuna, Sikap Prabowo Dinilai Kalah Tegas dengan Menlu, Begini Jawaban Jubir Menhan

Hingga sekarang kapal asing tersebut tetap bertahan dengan alasan kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang legal menurut mereka.

"Namun sampai sekarang mereka tetap bertahan bahwa dia melakukan kegiatan legal sesuai kemauannya dia."

"Menurut dia mereka legal dan memang mendampingi kapal-kapal yang sedang mencari ikan," ungkapnya. 

(Tribunnews.com/Faisal Mohay)