TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan akan meningkatkan pengamanan dan patroli di perairan Natuna.

Patroli akan dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, dan Polisi Air. 

"Rutin saja, patroli Bakamla juga lalu di-backing oleh Angkatan Laut, Polisi Air yang sudah rutin."

"Cuma sekarang perkuatannya ditingkatkan," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Rabu (8/1/2020).

Menurutnya, pemerintah akan tetap mempertahankan kedaulatan wilayah perairan Natuna sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu saja dulu informasinya, kan kita sudah tahu memang China begitu. Kita belum tahu di balik itu apa."

"Tetapi kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat di wilayah dan itu ditegaskan kembali oleh Presiden di dalam rapat tanggal 6 kemarin sore itu."

"Sudah jelas tidak ada tawar-menawar urusan melindungi itu," ungkapnya. 

Sebelumnya, Mahfud MD juga menegaskan tidak ada negoisasi terkait masalah laut Natuna.

BACA JUGA : Jokowi Sebut Tak Ada Tawar Menawar soal Natuna, Sekjen Gerindra: Sepakat 1.000 Persen

Mahfud dengan tegas akan menolak negoisasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China mengenai permasalahan tersebut.

Menurutnya, adanya negosiasi antara kedua negara berarti ada konflik-konflik bilateral.

"Kan boleh tidak usah ngotot-ngototan, tetapi kita tetap pada prinsip tidak ada nego karena kalau ada nego berarti ada konflik-konflik bilateral," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (6/1/2020).

Jokowi juga menegaskan tidak ada tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China terkait masalah kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.

"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita," tegasnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (7/1/2020).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan pemerintah tidak akan berunding mengenai batas wilayah Indonesia.

BACA JUGA : Polemik Natuna, Bambang Haryo Desak Pemerintah Segera Bentuk ‘Sea and Coast Guard’

Ia menjelaskan, permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah masalah tentang ekonomi bukan kedaulatan.

"ZEE itu bicaranya mengenai ekonomi bukan bicara kedaulatan. Dua hal yang berbeda itu ya."

"Jadi sekali lagi, saya ingin garis bawahi, tidak ada keinginan pemerintah untuk berunding menganai batas wilayah kita," ungkapnya.

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada enam kapal asing yang ditangkap karena masuk ke Perairan Natuna.

Jumlah kapal asing yang melanggar terus berkurang.

"Sudah ada kapal yang ditangkap enam jumlahnya. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan yang datang ke sana."

"Kita harus apresiasi. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau pelanggaran pasti aja ada," imbuh pria kelahiran Sumatera Utara ini. 

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksdya Yudo Margono berharap kapal asing dari China dapat keluar dari wilayah Indonesia secara persuasif. 

BACA JUGA : Soal Natuna, Sikap Prabowo Dinilai Kalah Tegas dengan Menlu, Begini Jawaban Jubir Menhan

Hingga sekarang kapal asing tersebut tetap bertahan dengan alasan kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang legal menurut mereka.

"Namun sampai sekarang mereka tetap bertahan bahwa dia melakukan kegiatan legal sesuai kemauannya dia."

"Menurut dia mereka legal dan memang mendampingi kapal-kapal yang sedang mencari ikan," ungkapnya. 

(Tribunnews.com/Faisal Mohay)