TRIBUNNEWS.COM - Masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, memanaskan hubungan di antara kedua negara.

Pengamat menyebut, apa yang dilakukan China satu di antara tujuannya menguji bagaimana respons para pejabat baru di Indonesia.

Terutama, para pejabat strategis di kementerian.

Pejabat baru di Indonesia antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana.

"China mau ngetes, sejauh mana ketegasan dan kekompakan menteri-menteri baru Jokowi dalam mengelola masalah di Laut China Selatan."

"Kalau soal sengketa dengan China, itu terdekat terjadi di tahun 2016," kata Hikmahanto, Minggu (5/1/2020) dilansir Kompas.com.

Reaksi pejabat Indonesia disebut Hikmahanto sengaja dipancing China.

Baca Juga: Tanggapan Para Menteri Jokowi Soal Perairan Natuna Dimasuki Kapal China, Prabowo hingga Mahfud MD

Hal ini menjadi penting untuk China dalam pengambilan kebijakan geopolitik dan ekonomi.

"Yang terbaru tahun 2016, kapal China masuk Natuna, Presiden Jokowi sampai langsung datang ke Natuna dan menggelar rapat di sana. Nah, China mau lihat bagaimana respons pejabat sekarang," ujar Hikmahanto.

Hikmahanto menyebutkan, selama sembilan garis putus-putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim, maka China akan selalu memepetahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara.

"Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet," ungkap Hikmahanto.

Hikmahanto menyebut apa yang dilakukan China pernah dilakukan saat Jokowi belum terlalu lama menjabat presiden.