TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksmana Madya TNI (Purn) A Taufiq R mengatakan sudah melaporkan ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait penguatan coast guard China di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Perairan Natuna Kepulauan Riau, Selasa (7/1/2020) pagi.

Dalam laporannya kepada Retno, Taufiq mengatakan saat ini masih ada dua kapal coast guard China di wilayah ZEEI.

Baca: Kasus Reynhard Sinaga Jadi Sorotan, Waspadai 8 Ciri Predator Seksual

Selain itu ia juga melihat ada tiga kapal coast guard di luar ZEEI.

Dua di antara tiga kapal tersebut berada di dekat Kepulauan Nansha atau Spratly Island

"Yang jelas tadi pagi sudah laporan Kepada Menteri Luar Negeri bahwa masih ada dua coast guard mereka di sekitar situ. Ada satu di luar, ada dua yang memperkuat di atas, di Nansha," kata Taufiq di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (7/1/2020).

Namun ia belum bisa memastikan, tujuan penguatan tersebut.

Sejauh ini ia menduga akan ada pergantian patroli coast guard China di wilayah tersebut.

"Mungkin akan ada pergantian patroli mereka. Apakah penguatan itu untuk memperkuat atau mengganti, nanti kita akan lihat," kata Taufiq.

Baca: Tanggapan PPI dan Respon Polisi Terkait Kasus Pemerkosaan Reynhard Sinaga di Inggris

Selain itu ia juga melihat ada kapal logistik di antara kapal-kapal coat guard tersebut.

"Ada juga saya lihat mereka menyiapkan kapal logistik," kata Taufiq.

Jet tempur F-16 TNI dikerahkan

Untuk memperkuat operasi pengamanan, TNI mengadakan Operasi Lintas Elang 20 yang  dipusatkan di perairan Natuna.

Dalam operasi lintas elang 20, TNI mengirim pesawat F-16 dan sejumlah personel TNI.

Dikutip dari tayangan Kompas Petang, Selasa (7/1/2020), Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma Ronny Irianto Moningka menyebut pengiriman ini telah sesuai dengan perintah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Sesuai dengan perintah Panglima TNI, diberikan perintah untuk melakukan Operasi Lintas Elang," ujar Marsma Ronny Irianto Moningka.

Marsma Ronny Irianto  juga menyebut jika Operasi Lintas Elang  merupakan operasi rutin.

Pada kesempatan ini, operasi tersebut dilaksanakan di perairan Natuna.

"Sebenarnya ini adalah operasi rutin, cuma wilayahnya sebenarnya wilayah barat, untuk kali ini operasinya bertempat di Natuna," imbuhnya.

Pengamanan dan pengawasan di perairan Natuna menjadi perhatian TNI dan Polri.

Selain bantuan personel TNI dan Polri, patroli pengamanan dan pengawasan di perairan Natuna juga berkodinasi dengan pemerintahan daerah yang berada di kabupaten dan provinsi.

Selain pengawasan yang dilakukan di jalur laut , pengawasan terhadap perairan Natuna juga dilakukan melalui udara.

Atas masuknya kapal-kapal Tiongkok di Natuna tersebut, TNI menyebut ini merupakan sebuah upaya provokasi.

Upaya provokasi tersebut diduga sengaja dilakukan untuk memancing Indonesia.

Untuk itu, Indonesia akan mengedepankan pengamanan di Natuna dengan memperhatikan hukum-hukum Internasional.

Bupati Natuna, Hamid Rizal juga meminta TNI dan Polri terus melakukan pengamanan dan pengawasan di Laut Natuna utara.

"KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan mungkin Satpol Air kiranya bisa lebih continue meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan laut kita, utamanya laut Natuna Utara," ujar Hamid Rizal.

Dengan adanya langkah pengamanan terhadap nelayan-nelayan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, maka perasaan aman dari gangguan-gangguan pihak asing bisa tercipta.

"Sehingga nelayan-nelayan Natuna dalam melaut itu merasa aman, tidak ada gangguan dari pihak-pihak asing," tambahnya.

Menanggapi persoalan Natuna, Menteri Polhukam, Mahfud MD hari ini, Selasa (7/1/2020) memimpin rapat kordinasi khusus penanganan laut.

Mahfud MD menyebut, sekarang ini masih terdapat tumpang tindih sejumlah aturan terkait kelautan dan kemaritiman.

Mantan Ketua MK tersebut yakin penyelarasan aturan terkait pengamanan laut akan bisa diselesaikan pada tahun ini.

"Di dalam praktek, penanganan kelautan kita didasarkan pada kewenangan berbagai undang-undang yang berbeda, dan kadang bisa timbul masalah," ujar Mahfud MD.

"Laporan pertama dulu ditemukan 17 (UU). Sementara hari ini di meja saya tercatat ada 24 UU yang menyangkut itu (kelautan), ditambah 2 PP yang juga agak tumpang tindih," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020)," tambahnya.

Atas peraturan yang tumpang tindih itu, Mahfud berdiskusi dengan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga.

Pertemuan itu sekaligus membicarakan permasalahan pengamanan laut Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kapal Tiongkok Lakukan Provokasi, TNI Kerahkah Pesawat F-16 untuk Jaga Natuna, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/07/kapal-tiongkok-lakukan-provokasi-tni-kerahkah-pesawat-f-16-untuk-jaga-natuna?page=all.
Penulis: Muhammad Nur Wahid Rizqy
Editor: Sri Juliati