TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan perairan Natuna merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar," ujar Jokowi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (8/1/2020).

Jokowi menerangkan, Natuna bagian dari wilayah teritorial Indonesia baik secara de facto dan de jure.

Di wilayah Natuna terdapat 81 ribu penduduk.

"Yang kedua perlu saya sampaikan, ini saya ulang, karena 2016 saya sudah sampaikan bahwa Natuna teritorial Indonesia."

"KIta punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya."

"Penduduk kita di sini ada 81 ribu," terang Presiden Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan soal status Natuna yang merupakan bagian dari NKRI.

"Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto de Jure, Natuna adalah Indonesia," tegasnya.

Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebelumnya diberitakan Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar kedaulatan terkait masalah perairan Natuna.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung pernyataan sejumlah menterinya dinilai sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.