TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan tanggapan setelah kebijakannya disebut sebagai penyebab masuknya kapal asing.

Tanggapan tersebut ditulis Susi Pudjiastuti di akun Twitter pribadinya, Kamis (9/1/2020).

Hal ini bermula saat eks menteri asal Pangandaran itu menanggapi pemberitaan dari media lokal.

Berita tersebut memuat pernyataan pemerhati sektor kelautan dan perikanan, Bambang Haryo Soekartono (BHS).

BHS menilai masuknya kapal China ke Perairan Natuna akibat dari kebijakan yang dikeluarkan mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Sementara itu, dikutip dari TribunTimur.com, dampak kebijakan tersebut, kata BHS, membuat perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kosong sehingga kapal China dengan leluasa masuk ke ZEE.

Menurut BHS, Susi mengeluarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE No. D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI.

Dengan pembatasan maksimum kapal tangkap berukuran 150 GT, disebut menimbulkan banyak kerugian.

“Kerugian tersebut di antaranya, kapal tidak dapat berlayar hingga mencapai wilayah ZEE baik dari sisi konstruksi dan stabilitas karena tidak mampu menghadapi gelombang yang besar," ujar BHS via rilisnya, Kamis (9/1/2020).

"Kemudian, efisiensi daya angkut hasil ikan yang tidak visible dari sisi teknis dan ekonomis dibandingkan biaya operasional karena ukuran kapal yang terlalu kecil,” jelas BHS menambahkan.

Dampak dari regulasi tersebut, kata BHS, berakibat ribuan kapal nelayan yang memiliki GT di atas 150 tidak beroperasi sehingga mengakibatkan kekosongan di wilayah ZEE.

Setidaknya ada ribuan kapal yang tidak bisa beroperasi.

“Ada sekitar 1.000 lebih kapal tidak bisa beroperasi, kapal-kapal tersebut hanya bersandar di pesisir laut, ada di Muara Baru, Muara Angke, Indramayu, Pekalongan, Pati, Banyuwangi," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, bila kapal nelayan beroperasi, mereka juga bisa turut serta mengamankan dan menjaga laut dari kapal China atau asing.

Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 juga mengkritisi kebijakan Susi lainnya.

Ia tidak setuju adanya Permen KP No 32/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang melarang penggunaan cantrang, pukat, troll kecil (jaring aktif).

Akibatnya, nelayan beralih menggunakan gillnet alias jaring pasif.

“Penggunaan gillnet dapat mengganggu pelayaran dunia khususnya seperti di wilayah perairan Laut Natuna karena dalam penggunaannya dapat mencakup radius wilayah hingga 10 km," katanya.

Hal ini dapat mengganggu dan membahayakan kapal logistik maupun penumpang Internasional yang melintas di jalur internasional yang terpadat di dunia.

“Padahal nelayan dari negara Vietnam, Tiongkok dan lain-lain masih menggunakan pukat karena ada dilarangnya penggunaan gillnet di alur pelayaran internasional,” imbuhnya.

Karena itu, BHS berharap, di bawah koordinasi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo dapat mencabut atau mengubah regulasi dan kebijakan yang selama ini menyulitkan dunia industri perikanan Indonesia.

"Khususnya masyarakat nelayan kecil. Demi mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan," katanya.

Lantas apa kata Susi Pudjiastuti terkait komentar dari BHS?

Wanita berusia 54 tahun itu hanya merespons singkat, tapi menohok!

Susi Pudjiastuti membalas dengan emoji tertawa terbahak-bahak sembari mengunggah link berita tersebut.

Respons singkat dari Susi pun menuai komentar dari warganet.

Tak sedikit yang memberikan dukungan pada ibunda Nadine Kaiser ini.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti juga membantah pernyataan serupa terkait kebijakannya yang dikritik dilontarkan anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono.

Ono Surono menyebut temuan kapal nelayan asing dengan pengawalan kapal coast guard China di Natuna akibat salah kebijakan era Susi Pudjiastuti.

Ia menengarai kapal China kembali masuk perairan Indonesia setelah nelayan lokal tidak boleh menggunakan kapal besar dalam menangkap ikan.

Pernyataan Ono Surono itu pun langsung dibantah oleh Susi Pudjiastuti.

Hal itu disampaikan Susi melalui akun Twitternya, @susipudjiastuti, Senin (6/1/2020).

Mantan Menteri KKP ini tampak menanggapi sebuah artikel di media online terkait pernyataan Ono Surono yang menyebut kapal China masuk Indonesia karena kebijakan Susi.

Dengan tegas, Susi menyebut jika hal itu merupakan pembohongan publik.

"Pembohongan publik !!!Ono Surono: Kapal China Masuk Indonesia Karena Kebijakan Susi," tulisnya.

Cuitan Susi ini pun mendapat banyak komentar dari warganet.

Termasuk mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu.

Said Didu mempertanyakan sosok pria yang memberikan pernyataan tersebut.

“Siapa sih orang ini?" tanya Said Didu.

Ramai diperbincangkan, Ono Surono melalui akun Twitter @onos_urono tampak memberikan tanggapan, sebagaimana dikutip dari TribunTernate.com.

Ono Surono mendukung upaya Menkopolhukam, Mahfud MD yang mendorong 150 kapal perikanan asal Pantura Jawa untuk beroperasi di Laut Natuna.

"Saya mempunyai sikap mendukung langkah itu tetapi perlu langkah yang detail karena tidak mudah mendorong Nelayan Jawa ke Natuna karena perlu kapal yang besar, waktu yang lama dan harus mudah menjual hasil tangkapannya," tulisnya, Selasa (7/1/2020).

Selanjutnya, ia memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menyebut mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti telah membuat kebijakan yang menyebabkan kapal China masuk perairan Indonesia.

Ia mengatakan, dalam rilis yang dibuatnya tidak menyebut langsung menteri KKP yang lama.

Namun, ada beberapa media yang langsung memodifikasi judul dan sebagian isinya.

"Jadilah Menteri @kkpgoid yg lama itu sepertinya marah dan mengatakan dlm akun twitternya 'Pembohongan publik!!!'"

"Sembari memposting salah satu media yang judulnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga “menarik”. Sayangnya akun twitter Saya masih diblockir sama beliau...," tulis Ono Surono.

Anggota DPR fraksi PDIP itu juga menyebut selalu mendukung kebijakan Susi terkait penenggelaman kapal ikan dan perikanan tangkap 100 persen modal dalam negeri.

"Saya sih maklumi beliau barangkali sedang sensi... Saya ini orang yang selalu mendukung beliau bila bicara Penenggelaman Kapal Asing dan mendukung Perikanan Tangkap 100 persen Modal Dalam Negeri (cek jejak digital saya)," cuit Ono Surono.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (TribunTimur.com/Muhammad Fadhly Ali) (TribunTernate.com/Rohmana Kurniandari)