Tribun

Mahfud MD Dengar Ada Isu Korupsi di PT ASABRI, Nilainya Diduga Hingga Rp10 Triliun

Mahfud mengatakan mengetahui hal tersebut dari pemberitaan dan selintas dari pejabat yang berwenang.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Mahfud MD Dengar Ada Isu Korupsi di PT ASABRI, Nilainya Diduga Hingga Rp10 Triliun
TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN
Menko Polhukam Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku mendengar ada isu korupsi dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI) dengan nilai yang diduga lebih dari Rp10 Triliun.

Ia juga menjelaskan, satu di antara tujuan pembentukan satu di antara perusahaan plat merah tersebut dulu adalah untuk menyimpan dana asuransi sosial bagi kepolisian dan tentara yang pensiun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2020).

Mahfud mengatakan mengetahui hal tersebut dari pemberitaan dan selintas dari pejabat yang berwenang.

Untuk itu ia mendorong agar kasus tersebut diproses secara hukum.

"Saya kan baru membaca berita dari yang anda-anda tulis bahwa ada berita korupsi besar-besaran di Asabri. Kemudian setelah saya dengar selintas dari pejabat yang berwenang, kayaknya iya. Nah kalau iya, jangan didiamkan. Mari kita giring ke proses hukum, dan supaya diungkap ya," kata Mahfud.

Ia mengatakan, saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid kasus korupsi di ASABRI telah dibawa ke pengadilan.

"Negara yang mengurus itu untuk orang-orang kecil, dulu waktu saya jadi Menteri Pertahanan ada korupsinya untuk diadili. Kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yang sangat besar?" kata Mahfud.

Berdasarkan laman resmi BUMN, http://bumn.go.id/asabri/halaman/41/tentang-perusahaan.html, PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS.

Baca: Perbandingan Pernyataan Mahfud MD, Fadli Zon, dan Prabowo tentang China di Perairan Natuna

Halaman
12
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas