TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut pemerintah akan terus melakukan pengamanan di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) di Natuna Utara.

Hal tersebut disampaikan Dani sapaan akrab Jaleswari, seiring perbedaan klaim antara China dan Indonesia soal batas ZEE di Natuna Utara.

"Terpenting bagaimana kita amankan wilayah kita, bagaimana lindungi nelayan kita, dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna, baik soal kesejahteraan dan keamanan," kata Dani di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut Dani, persoalan Indonesia dan China di perairan Natuna Utara masih akan terjadi ke depannya, sepanjang China tidak mengakui keputusan hukum internasional.

"Kita punya indikator atau ukuran-ukuran yang jelas berbeda. Kita sudah disahkan UNCLOS 82 dan kita tahu bahwa ini bahkan China pun ditolak soal klaim-klaim itu yang ketika di Filipina tahun 2016," tutur Dani.

"Jadi sebetulnya kalau kita melihat persoalan ini kita tak perlu khawatir, bahwa ini pasti akan terjadi terus menerus. Hanya yang perlu dan penting kita lihat adalah bahwa soal kedaulatan kita tidak pernah bernegosiasi," sambung Dani.