Ia secara tegas mengatakan jika perlu tak perlu berutang kepada China.

"Saya pikir (utang) bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang. Kalau perlu kita tidak usah utang kepada China," ujar Dasco.

Baca: Anggota Komisi I DPR RI Dorong Percepatan Omnibus Law Keamanan Laut

Baca: Diminta Keluar dari Perairan Natuna oleh Kapal TNI AL Indonesia, Kapal China: Jangan Intervensi Kami

Wakil Ketua DPR RI tersebut menilai pemerintah harus membicarakan langkah atau solusi dan alternatif jangka panjang untuk menghadapi masalah ini.

"Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas, baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," kata dia.

Disinggung perlu tidaknya pemerintah memanggil pulang duta besar Indonesia untuk China, Dasco mengatakan akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi.

"Saya pikir itu kita akan sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara DPR dan pemerintah," kata Dasco.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis meminta wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk perairan Natuna dijaga 24 jam penuh.

"Bagi saya, kepada Bakamla mungkin juga minta alutsista TNI AL, untuk menjaga wilayah laut NKRI dengan baik. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka (China) nggak akan masuk," ujar Abdul.

Baca: Jokowi Pulang, Nelayan China Kembali Banjiri Perairan Natuna dengan Kapal Pukat Harimau

Baca: Ali Ngabalin Minta Fadli Zon Jaga Ucapan soal Natuna: Pakai Diksi yang Benar Supaya Terhormat

Pada prinsipnya, kata dia, perairan Indonesia wajib dijaga secara terus menerus dengan patroli. Apabila ada yang melintas kemudian dapat diusir.

Namun, ketika tidak ada penjagaan, Abdul menilai akan banyak pihak yang memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya dengan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

"Namanya maling, mau nyuri ikan kan melihat yang punya lengah atau nggak. Selama ini sesungguhnya banyak illegal fishing masuk ke perairan kita kalau nggak dijaga," kata dia.

Abdul juga menegaskan mendukung adanya penambahan anggaran untuk Bakamla untuk mengantisipasi masalah seperti di perairan Natuna.

Pasalnya, kata dia, masalah tersebut adalah masalah sipil. Sehingga pemerintah akan disalahkan apabila menerjunkan TNI AL untuk mengatasi masalah itu.

"Jika diusulkan (penambahan anggaran Bakamla), kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini. Kalau kita menggunakan angkatan laut ya nggak boleh, karena permasalahannya ini coast guard. Ini masalah sipil bukan perang, kalau dengan AL kita yang salah," ujarnya.