TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri RI menyebut kapal asing sudah pergi dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Ini disebut-sebut sebagai keberhasilan patroli Indonesia yang mengerahkan kapal perang.

"Saya mendapat kabar bahwa kapal ikan asing sudah meninggalkan ZEE Indonesia. Artinya peningkatan patroli Indonesia di sana (Natuna) membuahkan hasil," ujar Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, Senin (13/1/2020).

Menurut Faizasyah, patroli serta diplomasi merupakan satu rangkaian yang sama dalam menegakkan Indonesia berdaulat di ZEE Indonesia.

"Diplomasi dan pengaktifan patroli merupakan satu mata rantai kebijakan penegakan kedaulatan pemerintah Indonesia di wilayah laut (territorial waters), ZEE dan landas kontinen," ujar Faizasyah.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyebut pemerintah akan terus melakukan pengamanan di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) di Natuna Utara.

"Terpenting bagaimana kita amankan wilayah kita, bagaimana lindungi nelayan kita, dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna, baik soal kesejahteraan dan keamanan," kata Dani.

Menurut Dani, persoalan Indonesia dan China di perairan Natuna Utara masih akan terjadi ke depannya, sepanjang China tidak mengakui keputusan hukum internasional.

"Kita punya indikator atau ukuran-ukuran yang jelas berbeda. Kita sudah disahkan UNCLOS 82 dan kita tahu bahwa ini bahkan China pun ditolak soal klaim-klaim itu yang ketika di Filipina tahun 2016," tutur Dani.

Baca: Kerap Jadi Tempat Buronan Bersembunyi, Singapura Belum Miliki Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia

Baca: Soal Natuna, Politikus PKS Ini Kurang Suka Dengan Kata Win Win Solution

"Jadi sebetulnya kalau kita melihat persoalan ini kita tak perlu khawatir, bahwa ini pasti akan terjadi terus menerus. Hanya yang perlu dan penting kita lihat adalah bahwa soal kedaulatan kita tidak pernah bernegosiasi," sambung Dani.

Yang terpenting saat ini kata Dani adalah bagaimana Indonesia dapat mengamankan wilayah ZEE Natuna serta melindungi nelayan yang ada disana.

"Dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan," ujarnya.

Utang China

Politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah tidak boleh lembek dalam menghadapi kembali masuknya kapal China ke perairan Natuna. Terutama hanya karena Indonesia berutang kepada China.

Dasco menilai utang bukan menjadi alasan untuk pemerintah tidak menegakkan kedaulatan di wilayahnya sendiri.