TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan pihaknya tengah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna.

Sarana dan prasarana tersebut antara lain bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.

Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika Edhy mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (15/1/2020).

Baca: Hanya 15 dari 200 Kapal Nelayan Pekalongan yang Bisa Berangkat ke Natuna

"Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," kata Edhy.

Edhy mengatakan KKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Sebab, menurut Edhy nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut namun juga masih mengeluhkan sulitnya bahan bakar, cold storage, dan sarana pelelangan ikan.

Baca: Menteri KKP Bantah Ada Kapal Nelayan China di Natuna

“Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," kata Edhy.

Kedatangan Mahfud MD dan Edhy adalah dalam rangka koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas keamanan di perairan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Rapat koordinasi dilakukan di atas geladak kapal perang KRI Semarang-594.

Baca: Edhy Prabowo Evaluasi Kebijakan Era Susi Larang Kapal di Atas 150 GT

Sebelum rapat digelar, Edhy dan Mahfud juga sempat menyaksikan fly pass pesawat TNI AU dan sailing pass sejumlah kapal milik TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polri yang selama ini berpatroli di perairan Natuna Utara.

Mahfud mengatakan, kedatangannya bersama Edhy ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi terkait kedaulatan Indonesia di Natuna yang tak bisa ditawar.

"Instruksi Presiden agar volume patroli ditingkatkan dan kita menjaga kedaulatan laut kita. Hari ini kami melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas mengenai pengelolaan Natuna ini," kata Mahfud.

Tak hanya soal keamanan dan kedaulatan, rapat tersebut juga membahas upaya peningkatan pengelolaan sumber daya laut Indonesia khususnya di perairan Natuna.

"Makanya di sini (Natuna) akan dibangun sentra kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga keamanan laut kita. Antara lain kita akan memperbanyak nelayan kita di sini dengan tetap memprioritaskan nelayan-nelayan setempat," kata Mahfud.

Hadir dalam acara itu, Plt Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie, perwakilan Kemenlu, Kemenhan, Kemenhub, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, TNI, hingga Polri.