TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Jokowi (ReJO) Ferrari Roemawi meminta semua pihak berhenti mengait-ngaitkan kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan kasus mega skanda keuangan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Jika ada upaya-upaya melibatkan beliau dalam kasus Jiwasraya itu sepenuhnya tidak berdasar," kata Ferari dalam keterangan tertulisnya, Rabu 15 Januari 2020.

Ferari menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya aparat penegak hukum agar mengusut secara tuntas kasus itu.

Namun, lanjut dia, jangan menyeret-nyeret orang yang tidak tahu permasalahan Jiwasraya kedalam persoalan itu. 

"Marilah kita dukung segala daya upaya pemerintah termasuk aparat hukum dalam menyelesaikan permasalahan Jiwasraya," ujarnya.

"Jangan mengaitkan orang-orang yang tidak terkait menjadi seolah-olah terkait sehingga persoalan ini menjadi bias dan keluar dari akar permasalahan yang sebenarnya," imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat ini meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan berkaitan kasus tersebut.

"Mari kita beri kesempatan kepada aparat hukum untuk menindak tegas siapapun yang terlibat tanpa ada tebang pilih," kata dia.

Ferari menambahkan, upaya mengaitkan Moeldoko kedalam Jiwasraya hanya karena bekas Direktur Keuangan Hary Prasetyo pernah bekerja di Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sama saja menebar fitnah dan pembunuhan karakter.

"Padahal pada saat itu (saat pengangkatan mantan Dirkeu Jiwasraya sebagai tenaga ahli utama di KSP) sama sekali belum ada informasi apapun kepada publik terkait masalah apapun pada Jiwasraya," ungkapnya memberi alasan.

Ferari menambahkan, Moeldoko baru mengenal yang bersangkutan saat bertugas di KSP pada pertengahan tahun 2018.

Dia mengatakan, Hary Prasetyo diangkat sebagai tenaga ahli utama KSP pada Mei 2018. Sangat jelas sekali dimana posisi saudara Hary Prasetyo diangkat di KSP.

"Data resmi yang ada (pada saat itu) Jiwasraya masih dalam posisi untung," ungkap Ferari.

Ferari mengatakan, dugaan ada rekayasa laporan keuangan Jiwasraya hal itu sama sekali tidak terlihat pada Mei 2018.

"Tidak ada niat apapun dari pak Moeldoko untuk mengintervensi apalagi melindungi siapapun dalam kasus Jiwasraya," ujarnya.

Terkait kasus mega skandal keuangan Jiwasraya ini Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang menjadi tersangka.

Kelimanya adalah Komisaris Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo.

Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Jejak-jejak Harry Prasetyo

Rekam jejak Harry Prasetyo di Jiwasraya terbilang lama. Dirinya mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak Januari 2008.

Lantaran kinerjanya yang dianggap mumpuni dalam menyehatkan perseroan, Harry kembali ditunjuk menjadi menjadi Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018. 

Sebelum berkarir di Jiwasraya, pria asal Cimahi ini telah lama malang-melintang di berbagai perusahaan.

Selepas kuliah di Pittsburgh State University Amerika Serikat dirinya meniti karir di sejumlah perusahaan keuangan. 

Sementara itu, dikutip dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harry tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 37.907.422.262.

JIka dirinci, hartanya meliputi aset properti di Tangerang Selatan senilai Rp 1.000.000.000. 

Untuk harta bergerak, dia melaporkan memiliki sembilan kendaraan mewah yang terdiri dari mobil mewah dari berbagai pabrikan serta tiga unit moge.

Harry juga memiliki aset bergerak senilai Rp 1.159.000.000, surat berharga sebesar Rp 15.273.731.920, simpanan senilai Rp 5.547.752.377 dan harta lainnya sejumlah Rp. 8.095.000.000. 

Masuk KSP 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui kecolongan saat memperkerjakan Hary Prasetyo yang merupakan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya.

Moeldoko mengakui saat itu KSP belum memiliki sistem seleksi yang ketat sehingga Hary bisa lolos seleksi. 

"Waktu itu seleksinya saya juga harus jujur, seleksinya tidak seperti sekarang. Sekarang sangat ketat. Kalau dulu kurang, kurang ketat seleksinya," kata Moeldoko. 

Moeldoko mengatakan, saat itu masalah gagal bayar polis yang menerpa Jiwasraya juga belum mencuat.

"Pada saat beliau di Jiwasraya memiliki catatan yang positif, bagaimana bisa merubah wajah Jiwasraya. Itulah yang mereference KSP, saya, untuk yang bersangkutan bisa diangkat ke sini," kata dia. 

Ia menjabat sampai masa tugas KSP berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Moeldoko, baru setelah itu kasus gagal bayar Jiwasraya mencuat. Ia pun memastikan KSP tak lagi merekrut Hary. 

"Pak Hary sudah selesai, tidak dimasukkan rekrut yang kedua, bahkan daftar pun enggak," kata dia.