TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim hukum PDI Perjuangan berharap praktik jurnalistik berjalan sesuai kaidah dan kode etik.

Ketua Koordinator Tim Hukum DPP PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan, tidak ingin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berlindung di balik atribut pers. Terlebih, sejumlah berita yang diduga terus menyudutkan PDIP akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan I Wayan usai menggelar audensi dan konsultasi dengan Dewan Pers di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Baca: Tim Hukum Sambangi Dewan Pers, PDIP Pastikan Tak Sedang Ancam Kebebasan Pers

"Kedatangan kami ke Dewan Pers agar Dewan Pers itu menangkap maksud kami. Tujuan kedua adalah agar media yang ada sekarang ini jalannya sesuai dengan khitah sesuai dengan fitrahnya, on the track," kata Wayan.

Wayan menegaskan, pihaknya tidak ingin mengancam kebebasan pers di ranah demokrasi ini.

Ia memastikan kehadiran Tim Hukum PDIP hanya mencari keadilan mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menjadi sasaran fitnah dan framing yang merugikan.

Ia kembali menegaskan PDIP tidak bermaksud untuk melemahkan kerja-kerja pers yang objektif dan berimbang.

Baca: Tim Hukum PDIP Sambangi Dewan Pers

"Tolong berikan jaminan kepada kami, setidak-tidaknya oleh Dewan Pers bahwa pemberitaan yang ada selama ini termasuk kami," ucap Wayan.

Wayan juga menyoroti apakah jurnalis dalam menyudutkan PDIP akhir-akhir ini sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik dengan benar.

Karena, pihaknya merasakan adanya berita-berita yang sangat mendiskreditkan PDIP, seperti penyegelan Kantor DPP PDIP dan framing buruk kepada petinggi DPP PDIP.

"Janganlah ada kutipan-kutipan yang tidak jelas. Jangan ada berita bohong tidak dikonfirmasi. Kami merasakan, kok, konfirmasi ke kami ini sangat kering kalau dikatakan tidak. Padahal salah satu roh dan semangat pers agar berita berimbang adalah konfirmasi. Itulah yang kami sampaikan sejauh mana tradisi ini sudah berjalan dan melalui kasus yang kami hadapi saya pikir ini menjadi titik balik mudah-mudahan ke depan tidak akan mengulangi kesalahan ini," jelas Wayan.

Lebih lanjut, Wayan mengatakan pihaknya akan berkonsultsi dengan DPP PDIP.

Tim hukum PDIP juga disarankan untuk membuat pengaduan mewakili DPP PDIP. Apalagi, pihaknya sudah mengantongi blangko pendaftaran pengaduan yang resmi dari Dewan Pers.

Sementara itu, Koordinator Tim Lawyer PDIP Teguh Samudra mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan dengan DPP PDIP untuk memastikan langkah apa yang ditempuh selanjutnya.

Saat ditanya media mana saja yang akan menyudutkan PDIP, Teguh enggan membocorkannya.

"Nanti akan kami laporkan hasil konsultasi dengan Dewan Pers kepada pemberi kuasa PDIP. Hasilnya akan kami laporkan nanti. Tindakan apa yang dilakukan, perintahnya seperti apa, itu baru kami jalankan. Ini kan kuasa hukum," jelas Teguh.