TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, Helmy Yahya dipecat dari jabatannya.

Pemecatan itu adalah buntut dari kisruhnya Helmy dan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI sejak awal Desember 2019.

Akibatnya, karyawan TVRI pun tidak terima terdepaknya Helmy dari jabatan Dirut.

Mereka menyegel ruang kerja milik Dewas TVRI sebagai bentuk protes setelah kabar pemecatan Helmy mencuat.

Video dari karyawan yang tampak protes pun tersebar di jagat maya.

Mantan Anggota DPR-RI Roy Surya ikut mengunggah video karyawan TVRI yang menyegel ruang kerja Dewas.

Ia mengunggah video itu di laman Twitter pribadinya @KRMTRoySuryo2, Jumat (17/1/2020).

Dalam video terlihat sejumlah karyawan dengan raut wajah tegang sedang berkumpul di depan ruang kerja Dewas.

Terlihat pula pintu masuk ruang kerja Dewas sudah tersegel.

Dalam cuitannya, Roy Suryo menuliskan konflik dalam internal TVRI bisa merugikan rakyat.

"Tweeps, Sekali lagi, LPP @TVRINasional ini adalah Aset Bangsa & Kebanggaan Indonesia, Bahkan akhir2 ini Tayangan2nya mulai "kembali" dicintai Masyarakat. Kalau konflik Dewas & Direksi begini saja tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah / @DPR_RI, maka yg rugi juga tetap Rakyat." tulis Roy Suryo dalam cuitannya.

Saat dikonfirmasi Tribunnews.com, mantan Menpora itu menyayangkan jika kisruhnya TVRI akan berdampak kepada rakyat.

"Kalau terus terjadi konflik maka TVRI akan dijauhi kembali oleh masyarakat. Maka saran saya harusnya Menkominfo jangan membiarkan ini."

"Mereka bersama DPR-RI Komisi 1 harus tegas bergerak untuk mengambil alih dengan cepat supaya masyarakat tidak akan merugi," ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (17/1/2020).

Untuk itu, ia mengunggah cuitannya yang seakan memberi sindiran kepada pemerintah untuk memperbaiki internal di TVRI.

"Makanya yang saya unggah video itu, heran mengapa karyawan sampai sedemikian keras terhadap Dewas," kata Roy Suryo.

Keluarnya surat pemecatan Helmy Yahya, lanjut Roy, semakin membuat suasana dalam TVRI tidak kondusif.

Roy pun membeberkan beberapa alasan soal perkara dipecatnya Helmy Yahya.

"Perkara Helmy Yahya akhirnya dipecat mungkin karena harus ada biaya, ada tunjangan kinerja yang belum cair, ada keterlambatan, memang dari dulu TVRI begitu," katanya.

Pria asli Yogyakarta itu juga mengharapkan tidak terjadi perpecahan di dalam TVRI.

"Kominfo harus segera turun tangan karena jika dibiarkan berlarut-larut yang rugi masyarakat kita," ungkap Roy.

Tak menampik, kekhawatiran Roy Suryo dipengaruhi oleh banyaknya kepemilikan media TV yang berafiliasi dengan partai.

"Terus terang saja, saat ini kan TV sudah beragam, ada yang condong pada partai tertentu, kalau TVRI kan netral."

"Kalau TVRI hilang nanti siapa lagi yang mengawasi negara dan para pejabat publik," tuturnya.

Roy Suryo yang juga seorang pakar informatika itu menilai Kemenkominfo pasti mempunyai jalan terbaik.

"Ambil yang terbaik, tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan, atau kominfo ambil alih lebih dulu."

"Saya yakin kominfo punya jalan terbaik," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana)