TRIBUNNEWS.COM - Kembali muncul fenomena pendirian kerajaan yang baru diketahui bernama Kesultanan Selaco alias alias Selacau Tunggul Rahayu.

Kerajaan Selaco tersebut dipimpin oleh warga yang mengaku kesultanan miliknya berbentuk yayasan dan memiliki kabinet layaknya kerajaan.

Kesultanan yang berada di Tasimalaya tersebut bahkan mengklaim memiliki batas teritorial.

Berbeda dengan kerajaan baru bernama Kerajaan Agung Sejagat di Purworejo, Sunda Empire di Bandung, keberadaan Kesultanan Selaco di Kecamatan Parung Ponteng selama ini dapat berdampingan dengan masyarakat sejak 2004.

Kesultanan Selaco ini didirikan oleh warga asal Parung Ponteng bernama Rohidin (40).

Rohidin mengaku sebagai keturunan ke sembilan Raja Padjadjaran Surawisesa bergelar Sultan Parta Kusumah VIII.

Rohidin pun mengatakan bahwa kesultanan miliknya telah terafiliasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Di kiri saya ini ada bendera warna hijau dan kuning, ini baru kami terbitkan kembali setelah tahun 1589 Masehi. Warnanya sama, cuma hanya bentuknya aja yang beda," kata Rohidin, dilansir kanal Youtube TVOne (19/1/2020).

"Dan di samping saya ini (kanan) juga ada bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita semua tahu harus memahami bahwa kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka lahir dan didirikan dalam rangka merawat perdamaian dunia," lanjutnya.

Bahkan ia menyinggung pentingnya mata uang sebagai alat tukar untuk mensejahterakan masyarakat dunia.

"Ketua Mejelis Tinggi kita, beliau adalah pemegang lisensi seluruh mata uang di dunia. Dan beliau adalah Yang Mulia Bapak Bambang Utomo," jelas Rohidin.

Adapun beberapa batas wilayah teritorial yang ia klaim sebelumnya meliputi TasiKmalaya, Garut, Ciamis, dan Pangandaran bagian Selatan.

Sementara dikutip dari Kompas.com (19/1/2020), Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Piping Novianti membenarkan adanya Surat Keputusan (SK) KemenkumHAM dan berkas-berkas dari PBB tersebut.

"Walaupun demikian, Polsif (Police Selaco International Federation) terdaftar di Kesbangpol sebagai perkumpulan yang terdaftar juga ada akta notaris dan berbadan hukum dari KemenkumHAM, serta berkas surat-surat dari PBB," jelas Piping.

Namun, Piping mengatakan Kesultanan Selaco atau Selacau Tunggul Rahayu ini sejak 2004 tidak pernah terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Piping juga mengungkap, Kesultanan Selaco tersbeut selama ini kerap melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Hal itu ia contohkan seperti perayaan hari ulang tahun kelahiran kesultanan.

Tetapi, kembali Piping menjelaskan pimpinan kesultanan yang bernama lengkap Raden Rohidin Patra Kusumah itu tak pernah meminta izin kegiatan ke Kesbangpol.

"Tapi, mereka meminta izin hanya ke pihak pemerintah di wilayah desa dan kecamatan," ungkap Piping.

Diketahui, selama ini kesultanan tersebut berada hanya sebatas perkumpulan warga setempat.

Hingga kesultanan ini menyita perhatian publik seperti saat ini, Piping mengatakan belum pernah mendapati laporan dari masyarakat terkait aktivitas kesultanan yang meresahkan warga.

Walau demikian, ia menuturkan pernah ada ajakan dari Kesultanan Selaco untuk mendirikan Daerah Istimewa Provinsi Priangan.

Hal itu dibuktikan adanya spanduk yang bertuliskan ajakan terkait.

Setelah dilakukan penertiban dengan menurunkan spanduk kesultanan itu, ternyata juga tak didapati respon oleh pihak kesultanan.

"Setelah itu tak pernah ada laporan yang meresahkan dari masyarakat lagi sampai sekarang," pungkas Piping.

(Tribunnews.com / Nidaul 'Urwatul W)