TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tengah menggarap Undang-undang (UU) Keamanan Laut karena kasus Natuna.

Mahfud mengatakan UU Keamanan Laut juga sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Baca: Mahfud MD Bantah Omnibus Law untuk Permudah Masuknya Kepentingan China

"Sekarang ini saya sedang menggarap UU keamanan laut. Sudah masuk di prolegnas prioritas tahun ini. Ini terinspirasi oleh Natuna," ujar Mahfud, di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan urgensi pembuatan UU ini lantaran tidak diketahui siapa sebenarnya yang mengatur keamanan di laut atau perairan Indonesia.

Baca: WNI Kembali Diculik Kelompok Abu Sayyaf, Mahfud MD Pikirkan Penyelesaian Jangka Panjang

Menurutnya, kadang kala bila terjadi sesuatu di laut Indonesia maka akan sering tunggu menunggu atau justru berebutan oleh pihak-pihak terkait.

"Siapa sih yang mengatur laut kita? Apa Bakamla, Angkatan Laut, Polisi Air, Imigrasi, atau Bea Cukai, atau apa? Sehingga kadangkala sering menunggu, kadangkala berbenturan rebutan," kata dia.

Mahfud menegaskan tujuan dari pembuatan UU Keamanan Laut ini adalah agar ada satu pintu komando. Sehingga bila ada masalah dapat dikerjakan lebih cepat, efektif dan produktif.

"Agar ada satu pintu komando. Kan sekarang ada banyak komando, belajar dari kasus Natuna. Pokoknya semua UU yang memiliki hal-hal yang berkaitan itu akan diletakkan di satu pintu sehingga cepat dan orang bekerja secara lebih produktif," tuturnya.