Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT KPK di Kepulauan Riau

Sidang Kasus Nurdin Basirun, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 70 Juta untuk Penerbitan Izin Prinsip

Wayan mengungkap adanya permintaan uang dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau Budy Hartono

Sidang Kasus Nurdin Basirun, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 70 Juta untuk Penerbitan Izin Prinsip
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan gratifikasi yang menjerat terdakwa Nurdin Basirun, Gubernur nonaktif Kepulauan Riau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/1/2020( 

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan gratifikasi yang menjerat terdakwa Nurdin Basirun, Gubernur nonaktif Kepulauan Riau.

Pada Rabu (22/1/2020) ini, sidang beragenda pemeriksaan saksi.

Seorang saksi yang dihadirkan di antaranya Direktur PT Adventure Glamping I Wayan Santika.

Baca: ‎Pemerintah Klaim Senantiasa Dengarkan Aspirasi Publik Susun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Wayan mengungkap adanya permintaan uang dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Budy Hartono.

Pemberian uang itu terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan lokasi usaha.

Semula, Wayan ingin membangun resort di Pulau Galang, Kecamatan Galang, Kota Batam

"Ada komunikasi. Untuk pengurusan ini dikenakan biaya Rp 70 juta. Ketemu Pak Budy saya dimintai Rp70 juta," kata Wayan, saat memberikan keterangan untuk terdakwa Nurdin Basirun, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca: ‎Imigrasi Salahkan Sistem Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Lalai Catat Kedatangan Harun Masiku

Dia mengaku terkejut dimintai Rp 70 juta.

Angka itu belum termasuk izin pemanfaatan ruang laut Rp 30 juta per hektare.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas