"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar Mardani.

Mardani pun mengatakan, merupakan suatu kewajaran jika Prabowo mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.

Sebab, menurut Mardani, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," tuturnya.

Diketahui, sejak menjabat sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo sudah tujuh kali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Prabowo Diminta Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Dilansir dari Kompas.com, dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tersebut, Jokowi juga meminta Prabowo membuat rencana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, Kamis (23/1/2020).

"Saya minta juga supaya renstra untuk kesejahteraan prajurit," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, banyak aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun renstra kesejahteraan prajurit ini.

Mulai dari fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, hingga tunjangan kinerja.

Jokowi juga menyampaikan, semua hal itu harus diperhatikan dengan baik karena seluruh prajurit TNI sudah berjuang untuk NKRI, sebagian harus ditugaskan di medan yang sulit.

"Dan saya mengapresiasi bagi prajurit-prajurit kita yang bertugas di lokasi-lokasi tersulit. Saya lihat kemarin saya ke Natuna ada markas baru marinir, ada markas TNI komposit di sana, juga ada non-kombat," kata Jokowi yang belum lama ini berkunjung ke Natuna.

Selain itu, Jokowi memastikan pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di TNI.

Satu di antaranya yaitu dengan melakukan perubahan struktur organisasi TNI.