Respons Penculikan WNI di Perairan Sabah, Menlu RI Minta Malaysia Tingkatkan Keamanan di Wilayahnya
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, meminta pemerintah Malaysia meningkatkan keamanan di wilayah perairan Sabah.
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, meminta pemerintah Malaysia meningkatkan keamanan di wilayah perairan Sabah.
Hal tersebut menyusul peristiwa penculikan 5 Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Kami sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah Malaysia untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan Malaysia agar tidak terjadi korban lebih banyak lagi," kata retno Marsudi, Kamis (23/1/2020).
Retno Marsudi mengatakan saat ini pemerintah Indonesia sedang fokus terhadap situasi keamanan di perairan Sabah.
Baca: Menlu: Belum Ada WNI di China Terjangkit Virus Corona
Menurut Retno, dari 13 kasus penculikan WNI hampir semua tempat kejadiannya berada di perairan Sabah.
"Kalau dilihat dari jumlahnya, ada 44 warga negara dari 13 kasus penculikan yang hampir semuanya locusnya di perairan Sabah," ujar Retno.
Retno mengatakan Kementerian luar negeri telah memanggil Duta Besar (Dubes) Malaysia dan Dubes Filipina di Jakarta untuk menindaklanjuti kasus penculikan 5 WNI tersebut.
Baca: Kecam Aksi Abu Sayyaf, Politikus PDIP Minta Pemerintah Desak Filipina-Malaysia Jalankan Kesepakatan
Selain itu, Menlu juga meminta agar semua negara berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah di perairan masing-masing.
"Kita sudah ada kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kita memiliki komitmen untuk menjaga keamanan wilayah perairan masing-masing negara," ujar Menlu.
Menlu juga meminta kepada para pengusaha pemilik kapal untuk taat terhadap aturan yang diberikan kepada otoritas Malaysia, serta bertanggung jawab jika terjadi penculikan terhadap awak kapal mereka.
"Tentunya tugas kita untuk melindungi dan menyelamatkan warga negara kita, tapi kita juga ingin kerjasama baik dari pemilik kapal maupun dari Malaysia," ujarnya.
Politikus PDIP Minta Pemerintah Desak Filipina-Malaysia Jalankan Kesepakatan
Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris mengecam aksi kelompok Abu Sayyaf yang kembali melakukan penculikan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).
Sebagai upaya melawan Abu Sayyaf, Charles Honoris meminta pemerintah untuk mendesak Filipina dan Malaysia menjalankan kesepakatan trilateral terkait pengamanan wilayah perairan di kawasan yang sudah diteken tahun 2016 silam.
"Kesepakatan tersebut mencakup kerjasama dalam melakukan patroli bersama dan pertukaran informasi dalam rangka mengamankan perairan dari berbagai aksi kejahatan. Sayangnya kesepakatan tersebut tidak dijalankan sehingga tingkat kerawanan di perairan tersebut masih tinggi," ujar Charles Honoris dalam keterangannya, Rabu (22/1/2020).
Baca: Medium Tank PT Pindad Dibeli Filipina
Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengatakan kerjasama antar negara dapat secara efektif memberantas kejahatan di perairan bila melihat pengalaman di Selat Malaka.
Ia menjelaskan Selat Malaka dahulu dikenal sebagai perairan yang sangat rawan akan kejahatan perompakan, pembajakan dan pencurian.
Namun, kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura terbukti menurunkan angka kejahatan di Selat Malaka secara drastis.
Baca: Kemlu Pastikan Kelompok Abu Sayyaf di Balik Penculikan 5 Nelayan Indonesia
Berkaca pada pengalaman itu, Charles pun mendesak Filipina dan Malaysia untuk turut menjalankan kerjasama pengamanan yang sudah pernah disepakati.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut menuturkan kerjasama juga dapat meliputi penempatan sea marshal atau personel bersenjata pada kapal-kapal yang melewati jalur-jalur rawan.
Baca: Abu Sayyaf Kembali Culik dan Sandera WNI, Ini Respons Mahfud MD
"Penggunaan teknologi seperti alat-alat deteksi dan penginderaan jarak jauh yang dimiliki oleh angkatan bersenjata tiga negara juga dapat secara efektif mencegah berbagai aksi kejahatan di laut termasuk penculikan," kata dia.
"TNI misalnya sudah memiliki Pusat Informasi Maritim yang juga dibekali peralatan untuk membaca secara detil pergerakan kapal di wilayah perairan," ujarnya.