TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menanggapi polemik dari pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly soal keberadaan Harun Masiku.

Jokowi meminta seluruh menterinya di Kabinet Indonesia Maju harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan.

Selain itu, Ia juga menyampaikan pesan kepada semua pejabat, agar berhati-hati mengeluarkan pendapatnya.

"Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat, kalau membuat statement itu hati-hati," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Ia menegaskan, para menteri dan pejabat harus hati-hati terkait data dan informasi.

Jokowi meminta, semua informasi yang didapat, harus dipastikan kebenarannya dulu.

"Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi, hati-hati. Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa kroscek terlebih dulu," jelasnya.

Baca: Jokowi Peringatkan Yasonna: Hati-hati!

Ditanya terkait adanya kabar yang simpang siur terkait keberadaan Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK, Jokowi mengaku belum mengetahuinya.

Ia kembali menegaskan, agar semua menterinya berhati-hati saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Saya tidak tahu. Tapi yang jelas untuk semuanya harus hati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, hati-hati," imbuh Jokowi.

Jokowi Diminta Pecat Yasonna Laoly

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, meminta Jokowi memecat Yasonna Laoly.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyebut, Yasonna Laoly telah berbohong kepada masyarakat.

Kurnia meminta Jokowi menegur atau bahkan memecat Menkumham Yasonna Laoly.

Baca: Bahas Identitas Tionghoa di Indonesia, Yunarto Wijaya Analogikan dengan Fenomena Anak Bungsu