Jokowi Bela Prabowo, Pengamat: Harus Diingat, Prabowo ini Bukan Menteri Biasa
Analisis Politik Indo Barometer, M. Qadari menilai pembelaan Presiden Jokowi terhadap Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bukanlah sesuatu yang baru.
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Analisis Politik Indo Barometer, M. Qadari menilai pembelaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bukanlah sesuatu yang baru.
Menurutnya, hal ini sudah terjadi pada periode sebelumnya.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam program 'PRIME TALK' yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews, Jumat (24/1/2020).
"Sebetulnya bukan barang baru (Jokowi bela Prabowo)," ujarnya.
"Jadi Jokowi bela Prabowo dan sebaliknya ini, sudah terjadi pada periode 2014-2019," imbuhnya.
Qadari menyebut, meski sempat menjadi rival dalam Pilpres sebelumnya, namun Prabowo dan Jokowi tetap saling mendukung satu sama lain.
"Jadi dua orang ini sebetulnya bertarung pada masa tertentu tetapi pada periode yang lebih panjang saling mendukung," jelas Qadari.
Ia juga menambahkan, saat itu memang momentum bagi Jokowi untuk membela Prabowo.
"Sekali lagi ini adalah momentum Pak Jokowi untuk menunjukkan pembelaannya kepada Pak Prabowo," ujarnya.
Hal ini dikarenakan, Prabowo juga sempat menunjukan pembelaan yang signifikan yakni saat kejadian penusukan terhadap Wiranto.
"Saat ada isu bahwa ini penusukan Wiranto rekayasa, Pak Prabowo datang mengunjungi Wiranto yang notabennya mereka ini berseteru pada 1998," kata Qadari.
"Tetapi dia datang dengan mengatakan jangan lagi ada isu bahwa ini rekayasa, ini betul-betul terjadi, itu bentuk dari pembelaan Prabowo," ungkapnya.
Qadari juga menilai bahwa Prabowo Subianto tidak dapat dianggap sebagai menteri biasa.
"Ya kita harus ingat bahwa Prabowo ini bukan menteri biasa, mohon maaf kalau saya menggunakan istilah ini," ujarnya.
"Prabowo ini primus inter pares," imbuhnya.
"Kalau datang ke acara partai apapun, baik Pak Jokowi atau Bu Mega, 'ini saya enggak bisa sebut satu-satu, eh tapi saya lihat Pak Prabowo, selalu begitu," jelasnya.
Selain itu, Qadari menyebut Menteri Pertahanan RI ini merupakan merupakan simbol persatuan dan kesatuan, serta ada konsodilasi politik didalam diri Prabowo.
"Kabinet itu bukan hanya sebagai pembantu presiden, melaksanakan visi misi presiden. Tetapi juga bagian dari konsolidasi politik," imbuhnya.
"Khusus untuk Pak Prabowo ini ada elemen konsolidasi politik, diluar bahwa memang Pak Jokowi pernah secara terbuka kalau Pak Prabowo ahlinya persoalan pertahanan," jelasya.
"Kalau kita lihat Pak Prabowo itu jangan hanya melihat sebagai Menteri Pertahanan," ujarnya.
"Tetapi lihatlah beliau sebagai mantan Capres dan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra," tegasnya.
Presiden Jokowi Bela Menhan Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi terkait Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang dinilai kerap kunjungan ke luar negeri.
Menurut Jokowi, Prabowo ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan melainkan dalam rangka memperkuat diplomasi pertahanan antar negara.
Hal ini ia ungkapkan dalam sambutannya saat rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020).
"Kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan yang lain-lain," ujar Jokowi yang dilansir dari kanal YouTube Kompas Tv, Kamis (23/1/2020).
Jokowi bahkan menganggap pihak-pihak yang mengkritik hal tersebut tidak paham soal diplomasi pertahanan.
"Kalau masih ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan," tegasnya.
Presiden RI ini juga menyebut kunjungan kerja yang dilakukan Menhan ini juga dalam rangka mengecek alutsista.
Di mana nantinya akan dibeli oleh Indonesia.
"Meskipun saya tahu Beliau ke negara-negara tertentu juga dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli," kata Jokowi.
Sehingga diperlukan ketelitian dalam memilih alutsista yang akan dibeli.
Jokowi mengaku telah mendiskusikan hal ini dengan Prabowo beberapa kali.
"Bagus atau tidak bagus. Benar atau tidak benar. Bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semua dicek secara detail," jelasnya.
"Dan itu sudah kami diskusikan dengan Pak Menhan. Tidak satu kali, dua kali," imbuhnya. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)