TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menolak bantuan dari Amerika Serikat terkait polemik Perairan Natuna.

Mahfud MD mengatakan, saat ini Indonesia tidak memerlukan bantuan dari negara mana pun untuk mengatasi persoalan di Perairan Natuna.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan Jr.

"Saya bilang enggak perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu," kata Mahfud di kantor PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, Sabtu (25/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, akan terjadi konflik antara Indonesia dengan China, apabila kita menerima bantuan dari Amerika Serikat.

Ia hanya akan berupaya untuk mengusir kapal-kapal China dari Perairan Natuna.

"Kalau kita kerja sama dengan Amerika, berarti kita perang dengan China. Padahal kita tidak (bersengketa). Pokoknya kita usir," kata dia.

 "Sehingga kita tidak terjebak pada perang proksi. Kita enggak mau, enggak ada perundingan dengan China. Enggak perlu bantuan (AS)," lanjutnya.

Mahfud MD mengatakan, Indonesia berpegang pada Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Konvensi tersebut menyatakan, kawasan Perairan Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Mengutip Wartakotalive.com, Mahfud MD dengan tegas menyebut, Indonesia tidak akan melakukan perundingan dengan China terkait polemik Perairan Natuna.

"Saya katakan (kepada) Cina, kami pokoknya tidak akan ada negosiasi," katanya, Sabtu (25/1/2020).

"Tidak akan ada tawar-menawar mengenai Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, tidak ada," jelasnya.

"Pokoknya kami tidak mau berunding soal itu," tegas Menko Polhukam.

Ia mengungkapkan, Indonesia akan mempertahankan hak berdaulatnya.

Indonesia akan mengusir siapapun yang masuk tanpa ada izin.

"Kita pertahankan itu. Mereka masuk kita usir, siapa pun yang masuk tanpa izin sesuai hak berdaulat Indonesia ya kita usir," ungkapnya.

"Tidak ada perundingan, tidak ada nego, tidak ada tawar-menawar," tegas Mahfud MD.

Tak Ada Perselisihan antara Indonesia dengan China

Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, negaranya tidak mempunyai polemik dengan Indonesia terkait Perairan Natuna.

Xiao Qian menyebut, polemik tersebut karena adanya overlapping atau tumpang tindih area perairan.

Hal ini disampaikan Xiao Qian usai bertemu dengan anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

"Pertama, tidak ada perselisihan antara Indonesia dengan China terkait teritorial kita," kata Xiao Qian.

"Perselisihan sebenarnya adalah karena ada overlapping area perairan. Dan ini berbeda dari perselisihan teritorial," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, China mengakui Perairan Natuna adalah milik Indonesia.

China pun memiliki teritori sendiri yang tidak pernah dipersoalkan oleh Indonesia.

"Tapi antara Indonesia dengan Cina tetap dapat berteman baik," jelasnya.

Terkait adanya nelayan yang melakukan aktivitas di Natuna, Xiao mengatakan, hal itu dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Xiao Qian berujar, hal tersebut tak jadi masalah meski ada perbedaan pandangan.

"Dan dari pandangan yang berbeda tentang isu ini, kita akan membicarakan persoalan ini di negara kita melalui dialog diplomatik, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Pembicaraan di antara para dubes, menteri, kita akan membicarakan itu," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Tsarina Maharani) (Wartakotalive.com/Chaerul Umam/Gita Irawan)