Yasonna Bentuk Tim Independen Selidiki Soal Data Kedatangan Harun Masiku Tak Masuk Server
Yasonna Laoly akan membentuk tim independen guna menyelidiki mengapa data kedatangan Harun Masiku di Indonesia tak masuk ke dalam server Kemenkumham.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Ia menyebut, para pegawai diwajibkan untuk mengetahui bagaimana cara memasukan data ke dalam fitur tersebut.
Ronny F Sompie mengungkapan, sistem baru dan sumber daya manusia yang baru dilatih tersebut yang menyebabkan keterlambatan pengiriman data secara real time dari catatan di Bandara Soekarno-Hatta ke Direktorat Jendral Imigrasi.
Baca: Hasto Kristiyanto Bungkam Saat Ditanya Soal Staf PDIP Saeful Bahri
Ronny mengatakan, sistem dengan fitur baru tersebut membuat petugas di lapangan bisa segera bergerak jika ada orang asing yang dicurigai dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
"Hanya informasinya tidak langsung terkirim ke pusat data keimigrasian di sini. Sehingga kalau kami ditanya tentang data seperti tadi ya itu kami tidak bisa secara real time mengetahui yang melintas di 2F," ucap Ronny.
Baca: Soal Klaim Sunda Empire Tentang Sejarah PBB dan NATO, Roy Suryo: Ini Sangat-sangat Menyesatkan
Meski demikian, ia menjelaskan, keterlambatan tersebut baru pertama kali terjadi.
Untuk itu, ia memastikan sistem yang digunakan di terminal 2 berbeda dengan terminal 3.
Ia pun memastikan peristiwa tersebut tidak akan terjadi lagi.
Dikabarkan sebelumnya, pihak Imigrasi memastikan Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1/2020).
Imigrasi mengakui hal tersebut pada Rabu (22/1/2020) lalu.
Harun Masiku melintas masuk ke Indonesia melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batim Air dengan nomor penerbangan ID 7516.
Yasonna Laoly dilaporkan ke KPK
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka menilai politikus PDIP tersebut berupaya menghalang-halangi penyidikan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024.
Dalam kasus ini, KPK menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang juga orang kepercayaan Wahyu, kader PDIP Harun Masiku, dan Saeful selaku swasta sebagai tersangka.
"Kita melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menkumham atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara," ujar perwakilan koalisi Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).
Baca: Bantah Yasonna Laoly soal Miskin Rawan Kriminal, Tokoh Tanjung Priok: Anak Priok Tidak Ada Koruptor
