Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

100 Hari Kabinet Jokowi, Kalangan Sipil Nilai Tak Ada Tanda Positif, Ketua YLBHI: Saya Tidak Kaget

Asfinawati mengaku tidak kaget bahwa dalam 100 hari kepemimpinan Jokowi-Maruf tidak memberikan sinyal positif khususnya dalam penegakan hukum.

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in 100 Hari Kabinet Jokowi, Kalangan Sipil Nilai Tak Ada Tanda Positif, Ketua YLBHI: Saya Tidak Kaget
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap penunjukkan Dewan Pengawas KPK secara langsung oleh presiden dapat menimbulkan adanya intervensi. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan genap 100 hari sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.

Dalam masa kerjanya ini, bidang hukum menuai banyak sorotan tajam dari sejumlah kalangan termasuk kalangan masyarakat sipil.

Tak sedikit yang menganggap bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tidak memberikan sinyal positif khususnya dalam penegakan hukum.

Hal ini juga tak lepas dari sorotan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.

Asfinawati mengaku tidak kaget akan hal tersebut.

Menurutnya selama seratus hari perjalanan pemerintahan Jokowi jilid dua ini komitmen penuntasan kasus HAM dimasa lalu tidak juga kunjung temukan titik terang.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Dua Arah yang dilansir dari YouTube Kompas tv, Selasa (28/1/2020).

BERITA REKOMENDASI

"Sebetulnya kami sudah mengetahui akan terjadi seperti ini," ujarnya.

"Karena pidato pertama ketika menang kan tidak ada kata-kata hak asasi manusia (HAM)," imbuhnya.

s
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati (YouTube Kompas Tv)

Sehingga ia mengaku tidak kaget jika saat ini tidak ada sinyal positif dalam hal tersebut.

"Saya tidak kaget sama sekali dan itu terkonfirmasi dengan periode pertama," imbuhnya.

"Pada periode pertama orang-orang Jokowi selalu bilang nanti tunggu di periode kedua, karena di perode pertama untuk pembangunan dulu," jelasnya.


Namun Asfinawati menyebut hingga seratus hari perjalanan pemerintahan Jokowi-Maruf belum terlihat tanda-tanda adanya penyelesaian kasus tersebut.

Jokowi seolah mengorbankan penegakan hukum dan HAM hanya untuk memajukan pembangunan infrastuktur.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas