TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan genap 100 hari sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.

Dalam masa kerjanya ini, bidang hukum menuai banyak sorotan tajam dari sejumlah kalangan termasuk kalangan masyarakat sipil.

Tak sedikit yang menganggap bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tidak memberikan sinyal positif khususnya dalam penegakan hukum.

Hal ini juga tak lepas dari sorotan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.

Asfinawati mengaku tidak kaget akan hal tersebut.

Menurutnya selama seratus hari perjalanan pemerintahan Jokowi jilid dua ini komitmen penuntasan kasus HAM dimasa lalu tidak juga kunjung temukan titik terang.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Dua Arah yang dilansir dari YouTube Kompas tv, Selasa (28/1/2020).

"Sebetulnya kami sudah mengetahui akan terjadi seperti ini," ujarnya.

"Karena pidato pertama ketika menang kan tidak ada kata-kata hak asasi manusia (HAM)," imbuhnya.

Sehingga ia mengaku tidak kaget jika saat ini tidak ada sinyal positif dalam hal tersebut.

"Saya tidak kaget sama sekali dan itu terkonfirmasi dengan periode pertama," imbuhnya.

"Pada periode pertama orang-orang Jokowi selalu bilang nanti tunggu di periode kedua, karena di perode pertama untuk pembangunan dulu," jelasnya.

Namun Asfinawati menyebut hingga seratus hari perjalanan pemerintahan Jokowi-Maruf belum terlihat tanda-tanda adanya penyelesaian kasus tersebut.

Jokowi seolah mengorbankan penegakan hukum dan HAM hanya untuk memajukan pembangunan infrastuktur.