100 Hari Kabinet Jokowi, Kalangan Sipil Nilai Tak Ada Tanda Positif, Ketua YLBHI: Saya Tidak Kaget
Asfinawati mengaku tidak kaget bahwa dalam 100 hari kepemimpinan Jokowi-Maruf tidak memberikan sinyal positif khususnya dalam penegakan hukum.
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
"Terakhir saya dengar dokumennya tidak dapat diakses, artinya kalau memang tidak ada yang aneh untuk apa disembunyikan," imbuhnya.
"Itu melanggar hak publik untuk mendapat informasi dan UU itu terbuka untuk umum," tegasnya.
Haris Azhar Nilai Kinerja Jokowi-Ma'ruf Cenderung Buruk
Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar turut soroti kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini.
Ia mengatakan selama perjalanan seratus hari ini, kinerja Jokowi-Maruf dinilai masih buruk.
"Tidak ada anda-tanda positif, masih seperti dahulu dan cenderung buruk," ujarnya yang dilansir dari YouTube Kompas Tv, Selasa (28/1/2020).
Senada dengan Asfinawati, ia menyebut Jokowi belum terlihat ingin menuntaskan pelanngaran HAM yang ada di Indonesia ini.
"Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, enggak ada yang diselesaikan Jokowi," jelasnya.
Namun dalam periode kedua ini justru timbul kasus-kasus baru.
Terutama munculnya Undang-Undang KPK hasil revisi.
Menurutnya hal ini semakin memperlihatkan bahwa pemerintahan yang dipimpin Jokowi ini justru mendukung para koruptor.
"Tapi di zamannya dia malah justru banyak kasus-kasus baru," ujarnya.
"Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya,' kata Haris.
"Tapi zaman Jokowi difasilitasi dengan undang undang yang baru. Jadi Jokowi sebenarnya suporter koruptor," imbuhnya.
Aktivis antikorupsi ini juga melihat kedepan Indonesia akan suram dengan kepemimpinan Jokowi.
"Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini sudah jadi cermin bagaimana sisa 4 tahun lebih ke depan akan lebih suram," tegasnya. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)
