Mardani Ali Bantah Ada 'Politik Dagang Sapi' Antara PKS dan Gerindra dalam Penentuan Wagub DKI
Pengamat Politik menilai proses penentuan Wagub DKI terlalu lama dan membuat masyarakat berpikir ada politik dagang sapi didalamnya.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Hendri Satrio menanggapi polemik antara partai PKS dan partai Gerindra dalam perebutan kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.
Wagub DKI Jakarta sudah 18 bulan kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2019.
Hendri Satrio mengatakan jika polemik panjang antara kedua partai ini membuat masyarakat akan berpikir ada politik dagang sapi dalam penentuan Wagub DKI Jakarta.
"Ya wajar kalau akhirnya rakyat berpikiran seperti itu, ini ada politik dagang sapi antara PKS dan Gerindra. Kenapa gak selesai- selesai? Soalnya jangan-jangan bukan cuma PKS dan Gerindra tapi juga partai politik yang lain," ujarnya dilansir melalui YouTube tvOneNews, Senin (27/1/2020).
Menurutnya partai PKS yang sebenarnya punya hak untuk mencalonkan kadernya menjadi Wagub DKI sudah tidak memiliki daya dan akhirnya melakukan musyawarah mufakat.
"Tapi PKS sudah bingung aja mau ngapain, sudah tidak ada daya, hal upaya untuk mengolkan jagonya sendiri. Dalam politik kalau semuanya mentok yang ada adalah musyawarah untuk mufakat. Nah kita lihat juga deal-deal politiknya akan seperti apa," ungkapnya.
Ia yakin ada kesepakatan politik antara PKS dan Gerindra dalam perebutan kursi Wagub DKI Jakarta.
"Kalau kita tanya ke Gerindra dan PKS pasti mereka akan jawab tidak ada deal-deal politik. Tapi saya yakin pasti ada deal-deal politik dibelakang itu," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera membantah tudingan adanya politik dagang sapi antara PKS dan Gerindra dalam menentukan Wagub DKI Jakarta.
Ia berharap KPK dapat turun langsung mengawasi pemilihan Wagub di DPRD ini supaya tidak menciderai proses politik yang sedang berlangsung.
"Kalau didalam PKS tidak ada, justru PKS meminta KPK turun tangan mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur di DPRD ini karena buat kami tidak boleh ada cidera misal politik dagang uang, dagang sapi," ujarnya.
Menurutnya jika dalam proses pemilihan sudah melakukan kecurangan kedepannya akan lebih buruk.
"Transaksi biarkan, karena diawal sudah melakukan perkara yang buruk kedepannya akan tambah buruk," katanya.
Sebelumnya, Sandiaga Uno menanggapi masuknya dua nama yang diusulkan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.