Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Polda Jabar Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Sunda Empire, Tersangka Ditentukan Setelah Gelar Perkara

Penyidik Polda Jabar bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya dan pasal yang akan diterapkan dalam kasus Sunda Empire

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Polda Jabar Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Sunda Empire, Tersangka Ditentukan Setelah Gelar Perkara
Igman Ibrahim
Kombes Asep Adi Saputra 

Sunda Empire mengancam, semua negara di dunia harus daftar ulang kepada mereka.

Hal itu disampaikan secara terbuka oleh Gubernur Jenderal Pasifik Sunda Empire, Renny Khairani, dikutip dari tayangan tvOneNews, (24/1/2020).

Dalam tayangan Renny Khairani, salah satu petinggi Sunda Empire itu menyebutkan daftar ulang seluruh negara dilakukan ke Sunda Empire.

 

Menurut Sunda Empire, daftar ulang itu harus dilakukan lantaran masa pemerintahan di dunia akan habis pada Agustus 2020 mendatang.

Hal senada juga disampaikan petinggi Sunda Empire dalam rekaman amatir yang viral sebelumnya.

Dia menambahkan, masa pemerintahan di dunia, akan dikosongkan dan kekuasaan akan berpindah kepada Sunda Empire.

Mereka sebut melakukan hal itu untuk menyambut kesejahteraan dunia kelak, termasuk Indonesia, katanya, harus ikut daftar ulang.

Jika Indonesia dan negara lainnya tak daftar ulang, Sunda Empire mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi.

BERITA REKOMENDASI

Kata Renny, pihaknya akan menutup seluruh akses bantuan.

Jika negara-negara di dunia tidak daftar ulang termasuk Indonesia, maka Sunda Empire akan menerbitkan ultimatum.

"Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup. Ya akan ditutup, termasuk Indonesia," ujar Renny Khairani.

Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi.


Menurut Renny Khairani, apabila Jokowi juga tidak mendaftar ulang kepada Sunda Empire, maka masa pemerintahannya akan berakhir.

"Walaupun sekarang masa pemerintahan Jokowi belum habis, pada saat bulan Agustus 2020 itu suka atau tidak suka pemerintahan akan habis (bila tak daftar ulang)," ujar Renny.

Lebih lanjut Renny mengatakan, selain daftar ulang setiap negara pun harus membuat laporan pertanggungjawaban, berikut membayar pajak.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas