100 Hari Jokowi Maruf, Pengamat Nilai Pemerintahan Masih Stagnan: Progresnya Baru di Kemauan
Pengamat Politik dari Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto menilai pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi masih stagnan.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Pravitri Retno W
Agus mencontohkan adanya wacana pemindahan ibu kota negara dan omnibus law.
"Memindahkan ibu kota, itu juga baru cita-cita, ingin membuat omnibus law, penyederhanaan regulasi, masih cita-cita juga," ungkapnya.
Aspek Perilaku Aparatur Pemerintahan
Sementara itu, Agus menilai berdasar pribadi aparat pemerintahan, belum menunjukkan hal yang luar biasa.
"Saya melihat perilaku yang standar-standar saja," ujar Agus.
Menurutnya, belum ada aparat pemerintahan di jajaran Jokowi yang sangat berpengaruh.
"Tidak ada cermin aparatur yang berbeda, yang mempunyai perilaku luar biasa, yang bisa mempengaruhi opini publik," ungkap Agus.
Aspek Program Anti Korupsi
Sementara itu, dari aspek program anti korupsi, pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran.
"Ya, mengalami kemunduran," ujarnya.
Agus menilai KPK cenderung dilemahkan.
"Ruang-ruang ketegasan pemberantasan korupsi dilihat dari aspek regulasi, harusnya KPK diperkuat, baik kapasitasnya, wewenangnya," ungkapnya.
Adanya RUU KPK menurut Agus justru tidak menguatkan KPK.
"Justru malah mengarah ke bagi-bagi kekuasaan," sebut Agus.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.