100 Hari Jokowi Maruf, Pengamat Nilai Pemerintahan Masih Stagnan: Progresnya Baru di Kemauan

TRIBUNNEWS.COM -  Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 hari ini tepat melalui 100 hari kerjanya.

Hal tersebut dihitung sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik para menteri pada 23 Oktober 2019 silam.

Pengamat Politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menilai pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi masih stagnan.

"Kalau melihat kinerja pemerintahan Jokowi secara kesinambungan, menurut saya pemerintahan Jokowi stagnan," ujar Agus saat dihubungi Tribunnews melalui sambungan telepon, Kamis (30/1/2020).

Agus menilai kurang pas bila menilai pemerintahan Jokowi dalam hitungan 100 hari.

"Menurut saya itu mindset yang terlalu menyederhanakan masalah," ujarnya.

Sebab, periode ini adalah periode kedua Jokowi menjadi presiden.

“Pemerintahan Jokowi pemerintahan dua periode, melihatnya harus secara utuh, bukan parsial. Karena bukan pemerintahan baru," ungkapnya.

Sementara mengenai stagnan yang dimaksud, Agus mengungkapkan kebijakan yang dibuat Jokowi di awal periode kedua lebih banyak melanjutkan kebijakan di periode pertama.

"Kebijakan yang dibuat bukanlah sesuatu baru, namun hanya melanjutkan yang sebelumnya," ungkapnya.

Agus melihat tiga aspek untuk menilai pemerintahan Jokowi secara keseluruhan.

Aspek Kesiapan Struktur Pemerintahan

Agus menilai, progres pemerintahan Jokowi belum terlihat secara fakta.

"Progres yang saya lihat dalam pemerintahan Jokowi lebih pada kemauan dan cita-cita," ujarnya.

Agus mencontohkan adanya wacana pemindahan ibu kota negara dan omnibus law.